Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021

(-)

Peraturan ini menetapkan standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Audit ini meliputi Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE. Standar dan tata cara ini digunakan sebagai panduan bagi ANRI dalam melaksanakan audit tersebut.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuannya adalah untuk memastikan penerapan SPBE yang sesuai standar di lingkungan ANRI.

Ketentuan Substansial:

1. Audit Infrastruktur SPBE: Standar pelaksanaan audit meliputi standar umum, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Tata cara pelaksanaan audit meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan lapangan, dan analisis data serta pelaporan.
2. Audit Aplikasi SPBE: Standar pelaksanaan audit meliputi standar umum, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Tata cara pelaksanaan audit meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan lapangan, dan analisis data serta pelaporan.
3. Audit Keamanan SPBE: Audit keamanan SPBE dilaksanakan oleh Tim Auditor Keamanan SPBE ANRI (internal) atau oleh LAKI bidang SPBE yang terakreditasi (eksternal). Domain audit meliputi keamanan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE. Standar audit mengacu pada pedoman BSSN, Standar Nasional Indonesia, dan peraturan ANRI.

Kriteria penilaian untuk Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

(-)

(-)