[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1f08ece-adc4-47d5-8235-507f183bc547","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2012","number","11","year","2012","published_date","2012-07-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat","place_of_enactment","Labuan Bajo","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tanah-air-pengelolaan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2012/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari sehingga perlu dikelola dengan asas fungsi sosial, nilai ekonomis, pemanfaatan. keterpaduan dan kelestarian untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah; bahwa untuk mencegah kerusakan air tanah akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran maupun keguatan alam, perlu dilakukan pengelolaan air tanah secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Manggarai Barat No. 4 Tahun 2008 \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas, Maksud dan Tujuan; III. Landasan Pengelolaan Air Tanah; IV. Pengelolaan Air Tanah; V. Perizinan; VI. Pembiayaan; VII. Pemberdayaan, Pengendalian, dan Pengawasan; VIII. Sanksi Administratif; IX. Ketentuan Penyidikan; X. Ketentuan Pidana; XI. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2012. \n 29 halaman; 6 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, keadilan, efektif, dan terbuka, dengan maksud menertibkan, mengendalikan, menata, dan mengawasi air tanah secara terpadu dan berwawasan lingkungan hidup.

Peraturan ini mengatur pengelolaan air tanah yang didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh, berlandaskan kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan sistem informasi air tanah, yang disusun secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air. Strategi pengelolaan air tanah menjadi kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.

Pengelolaan air tanah meliputi perencanaan (inventarisasi, penetapan zona konservasi, penyusunan rencana pengelolaan), pelaksanaan (konstruksi, operasi, pemeliharaan), pemantauan dan evaluasi, konservasi (perlindungan, pelestarian, pengawetan, pengelolaan kualitas, pengendalian pencemaran), pendayagunaan (penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, pengusahaan), dan pengendalian daya rusak air tanah. Peraturan ini juga mengatur perizinan pemakaian dan pengusahaan air tanah, termasuk tata cara memperoleh izin, hak dan kewajiban pemegang izin, larangan, pencabutan izin, dan berakhirnya izin.

Pembiayaan pengelolaan air tanah bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah dan/atau swasta, meliputi biaya perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur pemberdayaan masyarakat, pengendalian penggunaan air tanah, dan pengawasan pengelolaan air tanah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 59, Pasal 61, dan/atau Pasal 68 dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 23, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 54, dan/atau Pasal 55 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF WEST MANGGARAI REGENCY
NUMBER 11 OF 2012
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST MANGGARAI,

\n\n \n \n

Considering:

that groundwater has an important role for the life and livelihood of the people, because its function is one of the basic daily needs so that it needs to be managed with the principles of social function, economic value, utilization, integration and sustainability to realize a balance between conservation and utilization efforts groundwater;
that in order to prevent damage to groundwater due to groundwater extraction that exceeds its carrying capacity, pollution and natural activities, it is necessary to manage groundwater wisely by paying attention to the interests of present and future generations;
that based on the provisions in Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, the Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1f08ece-adc4-47d5-8235-507f183bc547","actionData","errors"]