[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1f033a3-96fe-4536-9244-4efa577f27fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi \r\nkepariwisataan andalan yang diharapkan dapat\r\nmenunjang laju pertumbuhan ekonomi dan \r\nterpeliharnya kebudayaan daerah sebagai bagian\r\ndari kebudaan nasional; \r\nb. bahwa Rencana Induk Pembangunan\r\nKepariwisataan Daerah diperlukan sebagai dasar\r\nperencanaan dalam pembangunan Keperiwisataan,\r\nmelipu ti pembangunan destinasi wisata,\r\npemasaran wisata, industri pariwisata dan\r\nkelembagaan pariwisata serta menjadi acuan bagi \r\nseluruh pihak yang berkepentingan di sektor\r\npariwisata; \r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat\r\n(1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10\r\nTahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu\r\nmenyusun Rencana Induk Pembangunan \r\nKepariwisataaan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016- \r\n2031. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang \r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah\r\nTingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengu bah \r\nUndang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-\r\nTengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-\r\nTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 2687); \r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat\r\ndan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4438);\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang \r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); \r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang\r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); \r\n6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 5059); \r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234); \r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapakali terakhir\r\ndengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 58, Tambalian Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011\r\nten tang Rencana Induk Pembangunan\r\nKepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5262); \r\n10. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Nomor\r\n2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah\r\nProvinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034\r\n(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara\r\nTahun 2014 Nomor 2); \n Bab I KETENTUAN UMUM \r\nBab II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH\r\nBab III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH\r\nBab IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH \r\nBab V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH \r\nBab VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2016-2031. Latar belakangnya adalah potensi kepariwisataan daerah yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian kebudayaan. Tujuan RIPPARDA adalah sebagai dasar perencanaan pembangunan kepariwisataan yang meliputi destinasi wisata, pemasaran wisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata, serta menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya Sulawesi Tenggara sebagai destinasi wisata andalan yang berkelas dunia, berbudaya, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan destinasi pariwisata sesuai standar, menciptakan pemasaran pariwisata yang efektif, mendukung perkembangan industri pariwisata yang berdaya saing, pengembangan kelembagaan dan SDM kepariwisataan, serta pengembangan ekonomi kreatif.
Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas daerah tujuan wisata dan industri pariwisata yang berkelanjutan, penguatan sinergitas pemasaran dan promosi pariwisata, peningkatan kreativitas seni pertunjukan, serta peningkatan apresiasi, inovasi produk, dan kemampuan kewirausahaan.
Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata daerah (DPD) yang meliputi 5 DPD dan 18 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI

SOUTHEAST SULAWESI PROVINCIAL REGULATION

NUMBER YEAR 2016

ABOUT

REGIONAL TOURISM MASTER PLAN
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE 2016-2031

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that Southeast Sulawesi Province has leading tourism potential that is expected to support the rate of economic growth and the preservation of regional culture as part of the national culture;
that the Regional Tourism Master Plan is needed as a basis for planning in tourism development, including: tourism destination development, tourism marketing, the tourism industry and tourism institutions, and as a reference for all stakeholders in the tourism sector;
that in order to implement the provisions of Article 8 paragraph (1) and Article 9 paragraph (2) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, it is necessary to prepare a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1f033a3-96fe-4536-9244-4efa577f27fb","actionData","errors"]