[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1e8a917-4229-40e0-a4e6-323c1ac45d2b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI TERMINAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011","number","18","year","2011","published_date","2011-12-31","effective_date","2001-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara","place_of_enactment","Pasangkayu","theme","RETRIBUSI TERMINAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan pemungutan retribusi Terminal sehingga dipandang perlu diatur dalam Perda. Untuk menertibkan tempat parkir bagi kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kedatangan dan keberangkatan, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengoperasiannya. \n dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.42 Tahun 1993; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2008; PP No.69 Tahun 2010. \n dalam PERDA ini diatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif, serta tata cara dan wilayah pemungutan retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2001. \n mencabut PERDA Kabupaten Mamuju Utara yang sebelumnya tentang Retribusi Terminal sepanjang bertentangan dengan PERDA ini. \n 9 halaman, Penjelasan 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor ... Tahun ... tentang Retribusi Terminal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun ... Nomor ... sepanjang bertentangan dengan peraturan daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal ditetapkan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menertibkan tempat parkir, tempat kedatangan dan keberangkatan, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Retribusi terminal dikenakan atas pelayanan terminal dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa terminal dan fasilitas yang ada di dalamnya. Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis kendaraan dan kegiatan usaha di terminal, termasuk bus besar, bus sedang, bus kecil, mikrolet, pick up, mobil penumpang, becak, motor, kios, WC/toilet, ruang istirahat awak kendaraan umum, ruang tunggu penumpang, dan pemasangan reklame. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF NORTH MAMUJU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF NORTH MAMUJU REGENCY
NUMBER: 18 YEAR 2011
ABOUT
BUS STATION FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MAMUJU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 131 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, which stipulates the collection of Bus Station Fee so that it is deemed necessary to regulate it in a Regional Regulation;
that to regulate parking spaces for passenger vehicles and public buses, arrival and departure areas, business activity areas, and other facilities within the bus station environment, it is necessary to carry out guidance, supervision and control in its operation;
that to implement letters a and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Bus Station Fee.

In view of:

Law of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1e8a917-4229-40e0-a4e6-323c1ac45d2b","actionData","errors"]