[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1dc10a8-0781-4007-b686-fa78fdecaa9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN UMUM
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No.4 Seri E 2015/NOREG /2015
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Peningkatan ketertiban umum merupakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Daerah maupun seluruh lapisan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2010 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketertiban umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketertiban umum merupakan suatu keadaan yang memungkinkan Pmerintah, Pemerintah Daerahdan masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram. Penyelenggaraan ketertiban umum ini meliputi tertib jalan, jalur hijau, trotoar, aman dan fasilitas umum lainnya, tertib angkutan jalan, tertib perairan laut, sungai, saluran, kolam, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib lingkungan, tertib tuna sosial dan anak jalanan, tertib bangunan, reklame dan atau alat promosi lainnya, tertib pemilik bangunan dan penghuni bangunan, tertib kesehatan, dan tertib usaha pariwisata, pemondokan, kost, penginapan dan hotel. Untuk mencipatakan ketertiban umumdi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan ketertiban umum dan/atau laporan/teguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. \n -\tProduk hukum daerah lainnya yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n-\tDengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \r\n \n - Tata cara tindakan penertiban diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban umum sebagai tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban, antara lain:

Tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya, yang meliputi larangan menutup jalan, membuat portal tanpa izin, dan mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan.
Tertib angkutan jalan, yang mencakup larangan mengemudi ugal-ugalan, menimbulkan kebisingan di dekat tempat ibadah dan rumah sakit, serta memarkir kendaraan di tempat yang mengganggu.
Tertib perairan pesisir, sungai, saluran, dan kolam, yang meliputi larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, mengambil pasir laut dan terumbu karang, serta membuang limbah berbahaya.
Tertib tempat usaha tertentu, yang mencakup larangan berdagang di tempat umum tanpa izin, melakukan usaha perdagangan manusia, dan mendirikan tempat usaha yang mencemari lingkungan tanpa izin.
Tertib lingkungan, yang mencakup larangan membuat petasan yang mengganggu, menimbulkan keributan, dan membuang benda berbau busuk.
Tertib sosial, yang mencakup larangan meminta sumbangan tanpa izin, mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum, dan melakukan tawuran.
Tertib bangunan, reklame, dan alat promosi lainnya, yang mencakup larangan mendirikan bangunan di kawasan SUTET dan SUTT tanpa izin, serta mendirikan bangunan tanpa izin.
Tertib pemilik lahan dan penghuni bangunan, yang mencakup kewajiban menjaga keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
Tertib kesehatan, yang mencakup larangan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanpa izin, membuat dan menjual obat ilegal, serta merokok di kawasan tanpa rokok.
Tertib usaha pariwisata, pemondokan, kost, penginapan, dan hotel, yang mencakup kewajiban mengawasi pengunjung agar tidak membawa senjata tajam dan narkotika, serta larangan menyediakan fasilitas yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketertiban dan kenyamanan.

","transitional_provisions","Pasal 52\nProduk hukum daerah lainnya yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 7, Pasal 8 huruf d, huruf k dan huruf r, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 28 dan Pasal 34 dikenakan teguran lisan dan/atau tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 8 hurufb, huruf c, huruf e, huruf n dan huruf o, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 huruf c, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 huruf b, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32 huruf e, dan Pasal 35 dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 huruf h, huruf i, huruf j dan huruf p, Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 huruf a, Pasal 23, Pasal 24 huruf a, huruf c, Pasal 29, Pasal 32 huruf a, Pasal 33, dan Pasal 36 huruf a dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,-.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf a, huruf g, huruf 1, huruf m dan huruf q, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 15, Pasal 16 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 huruf b, huruf d, Pasal 30, Pasal 32 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan Pasal 36 huruf b, huruf c dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

Considering:

that Improving public order is a joint task, obligation, and responsibility of both the Regional Government and all levels of society;
that to implement the provisions regulated in Article 12 paragraph (1) Letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government;
that Regional Regulation of West Bangka Regency Number 1 of 2006 concerning Public Order is no longer in accordance with the development of circumstances and demands of regional government administration, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1dc10a8-0781-4007-b686-fa78fdecaa9f","actionData","errors"]