[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1d9c565-2b0d-4336-b41c-217321330cc5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":70,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-07-22","effective_date","2014-07-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEARSIPAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No.6 Seri E 2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Pelaksanaan penyelenggaraan Kearsipan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Bangka Barat ditujukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, memori kolektif serta sumber informasi yang utuh, bagi pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan kearsipan di Daerah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.8 Tahun 1997; UU No.27 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; PP No.16 Tahun 1994; PP No.87 Tahun 1999; PP No.88 Tahun 1999; PP No.38 Tahun 2007; PP No.28 Tahun 2012; Perda Kab.Bangka Barat No.2 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, penyelenggaraan arsip dinamis, pemberian penilaian atau persetujuan jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip, penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan dan pengamanan arsip statis serta supervisi kearsipan yang meliputi pemerintahan daerah, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup, Kewenangan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pengelolaan Kearsipan, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan, Sanksi Administrasi dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital diatur dengan Peraturan Bupati. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kearsipan daerah serta menjamin akuntabilitas kinerja, ketersediaan arsip yang autentik, pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan aset daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan kearsipan, melaksanakan pembinaan, penyelamatan, pelestarian, pengamanan, dan pengawasan kearsipan terhadap instansi pemerintah daerah, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pedoman penyelenggaraan arsip dinamis dan statis, kearsipan berbasis teknologi informasi, pengembangan SDM kearsipan, kerjasama dengan lembaga kearsipan lain, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, serta pembinaan kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Pemerintah Daerah wajib memiliki jadwal retensi arsip. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna dan telah habis retensinya. Instansi pemerintah daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan wajib menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Pengelolaan arsip statis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses. Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan akuisisi arsip statis dari SKPD yang digabung/dihapus/diubah status, perorangan, lembaga pendidikan swasta, dan perusahaan swasta. Preservasi arsip statis dilakukan untuk melindungi fisik arsip terhadap kerusakan. Akses arsip statis harus menjamin kemudahan akses dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.

Unit Kerja wajib menjamin kemudahan akses arsip dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Kearsipan melalui pengadaan Arsiparis, pengembangan kompetensi, pengaturan peran dan kedudukan hukum Arsiparis, serta penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 61 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi jabatan, pembebasan tugas, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
ARCHIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to ensure the availability of authentic and reliable archives, performance accountability, improved quality of public service, collective memory and a complete source of information, for the regional government to support good and clean governance, archival management must be carried out in accordance with the development of science and technology;
that to implement the provisions of Article 24, Article 25 and Article 26 of Law Number 43 of 2009 concerning Archives, the Regional Government is obliged to organize archives in the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Archives;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1d9c565-2b0d-4336-b41c-217321330cc5","actionData","errors"]