[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1d2f43d-967f-4d0b-8fed-2a16a822c01a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ruang terbuka hijau
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.8, TLD NO.108.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
ABSTRAK:	\n \n Untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta terciptanya kehidupan masyarakat yang berdaya tahan lingkungan sebagai perwujudan dari visi pembangunan Daerah, maka perlu adanya keserasian dan keseimbangan di dalam pemanfaatan ruang di Daerah, khususnya yang terkait dengan penyediaan ruang untuk pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau; bahwa pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau merupakan program yang harus dilaksanakan dan dicapai secara nasional, terutama untuk menjaga dan menyerasikan keseimbangan ekologis, yang merupakan kebutuhan dasar bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. \n Dasar Hukum: 1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya \r\n4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman \r\n 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan \r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah \r\n7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional \r\n12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; \r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; \r\n14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; \r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;\r\n 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Keanekaragaman Hayati di Daerah;\r\n 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenhutII/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota; \r\n18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2011 tentang Taman Keanekaragaman Hayati; \r\n19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 \r\n20.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup \r\n21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 \r\n22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam Daerah \r\n23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Parepare.\r\n \n MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2014. \n 41 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ruang dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup di daerah, serta menciptakan keserasian antara pemenuhan kebutuhan ekologis, konservasi, sosial-ekonomi, kultural, estetika, psikis, dan kebutuhan lainnya. Pengelolaan RTH dilakukan untuk membangun dan mempertahankan keberlangsungan proses-proses ekologis, sosial, ekonomi, kultural, dan estetika, dengan fungsi utama sebagai area penyedia oksigen, pengatur iklim mikro, pencegah polusi, resapan air, konservasi, pendidikan, olahraga, rekreasi, dan penyelaras lanskap.

Peraturan ini mengatur berbagai bentuk RTH seperti RTH Konservasi, Ekowisata, Budidaya, Pengaman, dan Penyelaras, serta menetapkan standar luas, komponen, dan pemanfaatan lahan untuk masing-masing bentuk RTH. Status kepemilikan RTH dapat berupa RTH Publik atau RTH Privat, dengan tanggung jawab pengelolaan yang berbeda. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan RTH Publik, sementara pemilik bertanggung jawab atas RTH Privat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Penyediaan RTH dilakukan melalui pembebasan lahan atau sebagai bagian dari kegiatan pembangunan prasarana pemerintahan atau pelayanan. Peraturan ini juga mengatur tentang penyediaan RTH Privat, penyediaan RTH di wilayah kecamatan dan kelurahan, serta penetapan lokasi mata air dan areal genangan air permanen sebagai RTH Publik. Penataan RTH meliputi ketentuan penggunaan lahan, jenis komponen RTH, dan pengaturan legalitas komponen RTH. Peraturan ini juga mengatur tentang event pengembangan RTH, RTH Landmark dan percontohan, serta kelembagaan pengelola RTH.

Peraturan ini juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH, kewajiban dan larangan terkait pengelolaan RTH, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pembiayaan RTH dialokasikan dalam APBD, dan badan atau lembaga non-pemerintah yang wajib membangun RTH Privat diharuskan menyediakan anggaran pembiayaan untuk pengelolaan RTH.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 dan Pasal 71 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PAREPARE
REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 7 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF GREEN OPEN SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering:

that for the implementation of sustainable development and the creation of a community life that is environmentally resilient as a manifestation of the Regional development vision, it is necessary to have harmony and balance in the utilization of space in the Region, especially those related to the provision of space for the development and arrangement of green open space;
that the development and arrangement of green open space is a program that must be implemented and achieved nationally, especially to maintain and harmonize ecological balance, which is a basic need for present and future generations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1d2f43d-967f-4d0b-8fed-2a16a822c01a","actionData","errors"]