[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1cc4aed-0ff3-4c87-8a4d-f4959b6c4ec0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005","number","01","year","2005","published_date","2005-03-16","effective_date","2005-03-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Timur","place_of_enactment","Sukadana","theme","KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan hak untuk menentukan anggaran belanja pimpinan dan anggota DPRD serta mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan protokoler dan keuangan mereka.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi, termasuk tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.
Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, termasuk tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
Uang jasa pengabdian yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setelah diberhentikan dengan hormat.
Belanja penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
Pengelolaan keuangan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF EAST LAMPUNG REGENCY
NUMBER: 1.... YEAR 2005
CONCERNING
THE PROTOCOLARY AND FINANCIAL POSITION OF THE LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, especially in the implementation of article 168 paragraph (2), it is deemed necessary to have a legal basis in the implementation of the right to determine the Budget of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives;
that based on these considerations and in accordance with the Provisions of Article 28 of Government Regulation Number 24 of 2004, it is deemed necessary to further regulate the Protocolary and Financial Position of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1cc4aed-0ff3-4c87-8a4d-f4959b6c4ec0","actionData","errors"]