[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1b1e148-9f23-4009-a91e-4fd79f9a790e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 23 Tahun 2011","number","23","year","2011","published_date","2011-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD No.15 Seri C 2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menciptakan tatanan daerah/kota yang teratur, rapi dan guna meningkatkan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 8 Thn 1981; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 28 Thn 2002; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 26 Thn 2007; UU No. 22 Thn 2009; UU No. 28 Thn 2009; PP No. 38 Thn 2007; PP No. 58 Thn 2010; Perda Kab. Bangka Barat No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB; Kelembagaan; Permohonan IMB; Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat; Masa Berlaku Izin; Pelaksanaan Pembangunan; Nama, subjek dan Objek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Sanksi Administrasi; Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan tatanan daerah/kota yang teratur, rapi, dan meningkatkan pelayanan publik melalui pengaturan pemberian IMB.

Ketentuan substansial meliputi:

Prinsip pemberian IMB yang sederhana, cepat, terbuka, dan memperhatikan tata ruang, status hukum, pertanahan, keamanan, keselamatan, serta kenyamanan.
Pemanfaatan IMB untuk pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan, mewujudkan bangunan yang andal, fungsional, dan serasi dengan lingkungan, serta sebagai syarat penerbitan laik fungsi bangunan.
Pengelolaan IMB oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
Prosedur permohonan IMB untuk bangunan gedung dan bukan gedung, meliputi pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran, dan perubahan fungsi bangunan.
IMB bersyarat dapat diberikan dengan kewajiban membongkar bangunan jika terkena pembangunan untuk kepentingan umum.
Masa berlaku IMB selama bangunan berdiri, dengan kewajiban mengajukan perubahan izin jika ada perubahan fisik atau fungsi bangunan.
Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang meliputi fungsi bangunan, ketinggian, jumlah lantai, garis sempadan, KDB, KLB, KDH, jaringan utilitas kota, dan keterangan lainnya.
Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Tidak termasuk objek retribusi adalah bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan indeks luas bangunan, indeks tingkat bangunan, indeks guna bangunan, dan indeks kelas jalan, dikalikan dengan tarif dasar.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan.\n2. Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan teknis dikenakan sanksi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB, hingga penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan perintah pembongkaran bangunan.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Bangka Barat No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberian Surat Izin Mendirikan Bagunan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/26516/perda-kab-bangka-barat-no-15-tahun-2008","c92dfa87-dd18-42bd-a3eb-a54f4be4642f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST BANGKA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 23 YEAR 2011
ABOUT
RETRIBUTION OF BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

Considering:	that in order to create an orderly and neat regional/city arrangement and to improve public service, it is necessary to regulate the Granting of Building Permits (IMB); that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Retribution of Building Permit;
Remembering:	Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); Law Number 27 of 2000 concerning the Establishment of the Bangka Belitung Islands Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 217, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1b1e148-9f23-4009-a91e-4fd79f9a790e","actionData","errors"]