[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1a96c64-dbc6-41e8-94d6-d1c0c0937c2d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN \r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-09-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesawaran","place_of_enactment","Gedong Tataan","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN \r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAKSANAAN-APBD
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN \r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1), ayat (4)\r\ndan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 2 Tahun 2014, Kepala Daerah mengajukan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa\r\nLaporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan\r\nPemeriksa Keuangan Paling Lambat 6 (Enam) bulan\r\nsetelah tahun anggaran berakhir; \r\nb. bahwa pertanggungjawaban \r\npelaksanaan APBD \r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran\r\n2014; \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851); \r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286); \r\n3. Undang-Undang Nomor \r\n1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4400); \r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); \r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 \r\nNomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4749); \r\n8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049); \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234); \r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5589); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun\r\n2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4712); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4575); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5155); \r\n\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4593); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor\r\n25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4614); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang\r\nDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang\r\nKecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4826); \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5165); \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang\r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5217); \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5272); \r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah\r\nbeberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); \r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial\r\nYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); \r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); \r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); \r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun\r\n2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7); \r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun\r\n2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8); \r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun\r\n2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9); \r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun\r\n2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10); \r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun\r\n2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11); \r\n31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun\r\n2010 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda\r\nPenduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010\r\nNomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Nomor 12); \r\n32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun\r\n2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan\r\nBangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun\r\n2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Nomor 15); \r\n33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun\r\n2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011\r\nNomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Nomor 16); \r\n34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun\r\n2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Tahun 2010 Nomor 8); \r\n35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun\r\n2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 9); \r\n36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun\r\n2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran \r\nTahun 2011 \r\nNomor 10); \r\n37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun\r\n2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 11); \r\n38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun\r\n2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 33); \r\n39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun\r\n2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 34); \r\n40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun\r\n2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 3,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor\r\n35); \r\n41. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun\r\n2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan\r\nPerkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun\r\n2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Nomor 40); \r\n42. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun\r\n2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Tahun 2014 Nomor 09); \r\n43. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun\r\n2014 ten tang Perubabahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 17); \r\nDengan Persetujuan \n Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2015. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 913.575.380.529,71 dan belanja sebesar Rp. 930.780.038.473,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (17.204.657.943,29). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 90.243.865.013,08 dan pengeluaran sebesar Rp. 12.809.364.209,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 77.434.500.804,08. Neraca per 31 Desember 2014 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 1.475.757.858.281,99, jumlah kewajiban sebesar Rp. 19.086.983.574,10, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 1.456.670.874.707,89. Laporan arus kas mencatat saldo kas akhir sebesar Rp. 60.477.337.849,89. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Peraturan ini juga mencantumkan lampiran-lampiran yang berisi rincian lebih lanjut mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
PESAWARAN REGENCY
PESAWARAN
NUMBER 5 OF 2015
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2014
REGENT OF PESAWARAN
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PESAWARAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2014

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PESAWARAN,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 320 paragraph (1), paragraph (4) and Paragraph (5) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2014, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1a96c64-dbc6-41e8-94d6-d1c0c0937c2d","actionData","errors"]