[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d19e4c9d-1cec-4bfa-8013-9e0b1797bff3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 118 Tahun 2020","number","118","year","2020","published_date","2020-12-21","effective_date","2020-12-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengadaan - Teknologi - Industri - Proyek - Putar Kunci
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 118, LN.2020/No.295, jdih.setkab.go.id : 16 hlm
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 14 Tahun 2015; dan PP Nomor 41 Tahun 2015. \n Perpres ini mengatur mengenai Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci yang bertujuan untuk mempercepat penguasaan dan penerapan Teknologi Industri agar dapat dikuasai, dimanfaatkan, dan dikembangkan di dalam negeri. Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (assessment), Rancang Bangun dan Perekayasaan, implementasi (pengoperasian) dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mempercepat penguasaan dan penerapan Teknologi Industri di dalam negeri melalui mekanisme Proyek Putar Kunci. Kebijakan ini diambil dalam keadaan tertentu di mana kebutuhan pembangunan industri mendesak dan teknologi belum dikuasai di dalam negeri. Pengadaan Teknologi Industri dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, nilai tambah, daya saing, kemandirian, pelestarian lingkungan, serta keamanan dan kesehatan. Pengusul Proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, yang melibatkan kementerian, lembaga, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha. Tim Verifikasi bertugas menilai dan menetapkan usulan pengadaan, serta melakukan validasi pelaksanaan Alih Teknologi. Pengadaan dapat dilakukan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, penugasan kepada BUMN, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

","transitional_provisions","sanctions","

Penyedia Teknologi Industri yang tidak melaksanakan kewajiban Alih Teknologi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 118 OF 2020
ON
PROCUREMENT OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY THROUGH TURNKEY PROJECTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 39 paragraph (3) of Law Number 3 of 2014 on Industry as amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on Procurement of Industrial Technology through Turnkey Projects. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 3 of 2014 on Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5492) as amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d19e4c9d-1cec-4bfa-8013-9e0b1797bff3","actionData","errors"]