[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1990b6f-0398-4119-b15a-9eca54311e60","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-01-09","effective_date","2012-07-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Kesejahteraan Lanjut Usia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan - lansia
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No 7 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kesejahteraan Lanjut Usia
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai\r\nhak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta\r\nmemiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk\r\nmemajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakafi\r\nbahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan bagi Lanjut Usia\r\nyang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun\r\nkualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan ; \n Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004; Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008. \n Materi pokok: Asas, Prinsip dan Tujuan, Keperansertaan, Ruang lingkup, Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Koordinasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Pamekasan. Latar belakangnya adalah bahwa lanjut usia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta potensi yang perlu dikembangkan. Sistem pelayanan kesejahteraan lanjut usia yang ada dianggap kurang memadai, sehingga diperlukan upaya pengembangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
Pelayanan kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial untuk mendayagunakan kemampuan yang dimilikinya.
Pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, termasuk aksesibilitas.
Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman.
Bantuan sosial bagi lansia potensial yang tidak mampu.
Perlindungan sosial bagi lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai risiko.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kelembagaan dan koordinasi, termasuk pembentukan Karang Werda di desa/kelurahan dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) di tingkat kabupaten.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PAMEKASAN REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION
OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
on
ELDERLY WELFARE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the Elderly as Citizens of the Republic of Indonesia shall have the same rights and obligations in all aspects of life, and shall have potential and capabilities that can be developed to promote the welfare of themselves, their families and the community;
that the existing service system for improving the welfare of the Elderly is felt to be inadequate both quantitatively and qualitatively, so that development efforts are needed;
that based on the considerations as intended in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Elderly Welfare;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 12 of 1950 on the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1990b6f-0398-4119-b15a-9eca54311e60","actionData","errors"]