[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1983230-d5f7-4c56-9f90-9330e9d617e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015","number","08/PRT/M/2015","year","2015","published_date","2015-04-06","effective_date","2015-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 08/PRT/M/2015, BN.2015/No.533, jdih.pu.go.id : 21 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan dan pengamanan sumber air dan bangunan pengairan, serta pembagian kewenangan pengelolaan irigasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya adalah memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk pengamanan jaringan irigasi.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Definisi garis sempadan jaringan irigasi dan unsur-unsur terkait seperti jaringan irigasi, saluran irigasi, dan bangunan irigasi.
Penetapan garis sempadan untuk berbagai jenis saluran irigasi (tidak bertanggul, bertanggul, di lereng/tebing) dan bangunan irigasi, dengan mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan penggunaan tanggul.
Wewenang dan tanggung jawab penetapan garis sempadan, yang dibagi antara bupati/walikota, gubernur, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan luasan daerah irigasi dan cakupan wilayah.
Tata cara penetapan garis sempadan untuk jaringan irigasi yang telah terbangun dan yang akan dibangun, termasuk tahapan pemetaan, sosialisasi, pemasangan patok batas sempadan, dan penyelesaian sengketa.
Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi, yang pada dasarnya hanya diperbolehkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi, namun dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi dan mendapat izin dari pejabat berwenang.
Pengamanan dan pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi, meliputi kegiatan pencegahan (sosialisasi, pemasangan rambu, permohonan hak atas tanah) dan penertiban (sosialisasi, peringatan, teguran, perintah bongkar).

\n\n

Peran masyarakat dalam pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi juga diatur, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat dan perkumpulan petani pemakai air untuk menyampaikan pengaduan atau laporan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang sempadan.

","transitional_provisions","1. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan garis sempadan jaringan irigasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Garis sempadan jaringan irigasi yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.\n3. Pelaksanaan kegiatan penetapan garis sempadan jaringan irigasi yang masih dalam proses, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 08/PRT/M/2015
CONCERNING
DETERMINATION OF THE IRRIGATION NETWORK BORDER LINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to protect, secure, maintain, and preserve water, water resources and irrigation structures, it is necessary to secure and control the destructive power of water against its sources and surrounding areas;
that in the context of regional government administration in accordance with the principle of regional autonomy, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government divides the authority for the development and management of irrigation systems to the Government, provincial regional governments, and regency/municipal regional governments;
that based on Article 30 paragraph (1) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1983230-d5f7-4c56-9f90-9330e9d617e1","actionData","errors"]