[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d197c915-ed29-43e7-85c7-ddeb692557e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabanan","place_of_enactment","Tabanan","theme","Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBANGUNAN-DAN-PENGOPERASIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pada saat ini semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tabanan, hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sebagai menara pendukungnya. Sehingga untuk menjamin\r\nkenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah ;\r\nb. bahwa keberadaan Kabupaten Tabanan sebagai daerah tujuan wisata membutuhkan suatu infrastruktur yang berfungsi oftimal sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat ;\r\nc. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi ;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi. \n Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pekerjaan Umum,Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,Nomor 07/PRT/M/2009,Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009,Nomor 3/P/2009; Peraturan Derah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD,TUJUAN DAN FUNGSI; 3. KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA; 4. KETENTUAN PERIZINAN; 5. SANKSI ADMINISTRATIF; 6. KETENTUAN PENYIDIKAN; 7. KETENTUAN PIDANA; 8. PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 9. KETENTUAN PERALIHAN; 10. PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2008 \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan. Latar belakangnya adalah perkembangan kegiatan usaha telekomunikasi yang pesat dan kebutuhan masyarakat akan fasilitas telekomunikasi, yang mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kenyamanan, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, serta menata pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi.

Peraturan ini mengatur lokasi pembangunan menara yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan usaha berdasarkan zona area pembangunan menara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD. Pembangunan menara dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, koperasi, atau pemerintah, dan harus didasarkan pada zona area pembangunan menara.

Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan persetujuan prinsip dari Bupati. Persyaratan permohonan izin meliputi rekomendasi ketinggian, bukti kepemilikan lahan, persetujuan warga sekitar, surat kesanggupan mengganti kerugian, surat kesanggupan memperbaiki atau membongkar menara jika bertentangan dengan rencana induk, gambaran teknis, dan dokumen lingkungan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembangunan menara telekomunikasi khusus, menara tambahan penghubung, dan menara kamuflase. Pemerintah Kabupaten Tabanan berperan serta dalam pembangunan menara melalui pembinaan, pengawasan, pemberian izin, dan kerjasama dengan pihak lain.

","transitional_provisions","Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, pengenaan denda atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TABANAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
CONSTRUCTION AND OPERATION OF TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TABANAN,

\n\n \n \n

Considering:

that at this time the telecommunications business activities are increasingly developing and increasing in line with the growing public need for the use of telecommunication facilities in the Tabanan Regency area, which has encouraged an increase in the construction of telecommunication towers and as supporting towers. So that to ensure the comfort and safety of the community and maintain environmental sustainability, it is urgent to carry out structuring the construction of Telecommunication Tower infrastructure by the Regional Government;
that the existence of Tabanan Regency as a tourism destination requires an infrastructure that functions optimally so that it can provide maximum service to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d197c915-ed29-43e7-85c7-ddeb692557e9","actionData","errors"]