[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1942d1a-1b88-4fa7-9eba-10b26ee9c6c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 07 Tahun 2018","number","07","year","2018","published_date","2018-12-20","effective_date","2018-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata - kebudayaan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2018/No.81, TLD No.36
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 96 ayat\r\n(1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010\r\ntentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah memiliki\r\ntugas dan wewenang melakukan perlindungan,\r\npengembangan dan membuat peraturan Pengelolaan\r\nCagar Budaya. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang\r\nBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4247);\r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang\r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4966);\r\n5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar\r\nBudaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5168);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang\r\nPemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di\r\nMuseum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3599);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4889);\r\n10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang\r\nMuseum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 195);\r\n11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan\r\nRakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan\r\nGedung Cagar Budaya yang dilestarikan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308). \n Mengatur tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018. \n 37 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengamankan aset kekayaan budaya, memantapkan citra daerah sebagai pusat kebudayaan, meningkatkan ketahanan sosial budaya, memberikan kontribusi bagi estetika tata fisik visual daerah, mengamankan kesinambungan budaya masa lalu dan masa kini, mendayagunakan cagar budaya untuk berbagai kepentingan, dan mempromosikan warisan budaya daerah.

Ketentuan substansial mencakup tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya, pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, Dewan Pakar, dan Tim Pendaftaran Cagar Budaya. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemilik atau penguasa cagar budaya, koordinasi pelestarian, arahan pelestarian, etika pelestarian, pencatatan dan pendaftaran cagar budaya, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, perizinan, penghargaan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

","transitional_provisions","1. Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 7 OF 2018
ABOUT
PRESERVATION AND MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 95 paragraph (1) and Article 96 paragraph (1) letter f of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, the Regional Government has the duty and authority to carry out protection, development and make regulations for the Management of Cultural Heritage;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Preservation and Management of Cultural Heritage;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1942d1a-1b88-4fa7-9eba-10b26ee9c6c7","actionData","errors"]