[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d18c9c6a-97ef-4960-9a93-96cb5abaab6c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2011","number","07","year","2011","published_date","2012-09-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","Penyelenggaraan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KESEHATAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LE M BA RAN DA ERAH PRO VINS! SULA W E S I SELATAN TAHUN 20 12 N OMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10\r\nTahun 2008 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nTahun 2008-2028, antara lain menegaskan\r\npembangunan kesehatan · diarahkan pada\r\npeningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan\r\nmasyarakat yang mengarah pada peningkatan dan\r\npemerataan kesejahteraan dan terus mendorong\r\nperan serta swasta dalam peningkatan keunggulan\r\nlokal untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai\r\nentitas sosial, ekonomi yang berkeadilan dengan\r\nmemperhatikan nilai, sosial budaya dan moral serta\r\nkearifan lokal;\r\nb. bahwa untuk mengimplementasikan pembangunan \r\na. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10\r\nTahun 2008 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nTahun 2008-2028, antara lain menegaskan\r\npembangunan kesehatan diarahkan pada\r\npeningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan\r\nmasyarakat yang mengarah pada peningkatan dan\r\npemerataan kesejahteraan dan terus mendorong\r\nperan serta swasta dalarn peningkatan keunggulan\r\nlokal untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai\r\nentitas sosial, ekonomi yang berkeadilan dengan\r\nmemperhatikan nilai, sosial budaya dan moral serta\r\nkearifan lokal;\r\nb. bahwa untuk mengimplementasikan pembangunan\r\nkesehatan, perlu pedoman, bentuk dan cara\r\npenyelenggaraan kesehatan \r\nmelalui upaya \r\nkesehatan, perlu pedoman, bentuk dan cara\r\npenyelenggaraan kesehatan melalui upaya\r\npemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan\r\nmasyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip\r\nnon diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan\r\nguna meningkatkan sumberdaya manusia dan daya\r\nsaing untuk melaksanakan pembangunan\r\nkesehatan \r\npemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan\r\nmasyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip\r\nnon diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan\r\nguna meningkatkan sumberdaya manusia dan daya\r\nsaing untuk melaksanakan pembangunan\r\nkesehatan \r\ndalam \r\nrangka mewujudkan \r\ndalam rangka mewujudkan \r\nkesejahteraan masyarakat di Daerah; \r\nkesejahteraan masyarakat di Daerah; \r\nc. bahwa pembangunan kesehatan secara menyeluruh\r\ndiselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang\r\numum dan spesifik, sesuai dengan determinan\r\nsosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan\r\nproduktif, dengan melibatkan seluruh komponen\r\nyang dilakukan \r\nc. bahwa pembangunan kesehatan secara menyeluruh\r\ndiselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang\r\numum dan spesifik, sesuai dengan determinan\r\nsosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan\r\nproduktif, dengan melibatkan seluruh komponen\r\nyang \r\nsecara \r\ndilakukan \r\nterpadu dan \r\nsecara \r\nterpadu dan \r\nbertanggungjawab dalam \r\nbertanggungjawab dalam penyelenggaraan\r\nkesehatan; \r\npenyelenggaraan \r\nkesehatan; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi\r\nSulawesi Sela tan \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan \r\nten tang Penyelenggaraan \r\nten tang Penyelenggaraan \r\nKesehatan. \n 1. Undang-Undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960\r\ntentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi\r\nSelatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi\r\nUtara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1960 Nornor 151, Tambahan Lembaran\r\nNegara �publik Indonesia Nomor 2102) Juncto\r\nUndang-imdang Nomor 13, Tahun 1964 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\r\nUndang Nomor \r\n1. Undang-Undang Nomor 47, Prp. Tahun \r\n1960 \r\ntentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi\r\nSelatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi\r\nUtara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1960 Nomor \r\n151, Tambahan Lembaran \r\nNegara\r\n�fpublik Indonesia Nomor 2102) Juncto \r\nUndang-imdang Nomor 13, Tahun 1964 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 2, Tahun \r\n2, Tahun 1964 tentang \r\n1964 \r\ntentang \r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah\r\ndan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan\r\nmengubah Undang-µ,lndang Nomor 47, Prp Tahun\r\n1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964\r\nNomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2687); \r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah\r\ndan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan\r\nmengubah Undang-µ,lndang Nomor 47, Prp Tahun\r\n1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964\r\nNomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2687); \r\n• \r\n• \r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang\r\nKarantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3482); \r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang\r\nKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3482); \r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang\r\nWabah \r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang\r\nWabah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun l 996 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3632); \r\nTahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3632); \r\n4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang\r\nPangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3656); \r\n4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang\r\nPangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia \r\nTahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3656); \r\n• \r\n5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang\r\nPsikotropika (Lembaran \r\nNegara \r\nRepublik \r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); \r\n• \r\n5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang\r\nPsikotropika \r\n(Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); \r\n6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang\r\nPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3821); \r\n6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang\r\nPerlindungan Konsumen \r\n(Lembaran Negara \r\nRepublik \r\nIndonesia Tahun \r\n1999 Nomor 42; \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3821); \r\n7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak\r\nAzasi Manusia (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); \r\n7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak \r\nAzasi Manusia \r\n(Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); \r\n8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang \r\n8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang\r\nPaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\nPaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4130); \r\n2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4130); \r\n9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang\r\nSistem Nasional Penelitian, Pengembangan,\r\nPenerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang\r\nSistem Nasional Penelitian, Pengembangan,\r\nPenerapan \r\nIlmu Pengetahuan dan Teknologi \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n3 \r\n3 \r\n2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4219); \r\n2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4219); \r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang\r\nPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); \r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang\r\nPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); \r\n11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang\r\nSis tern Perencanaan Pembangunan Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\n11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang\r\nSi stem Perencanaan Pembangunan Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4421); \r\nNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4421); \r\n12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang\r\nPraktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); \r\n12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang\r\nPraktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); \r\n• \r\n13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n• \r\n4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun \r\n13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2008\r\nNomor 59, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4844); \r\n2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4844); \r\n14. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat\r\ndan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\n14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat\r\ndan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepubllk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4438); \r\nTarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4438); \r\n• \r\n15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang\r\nSistem Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, \r\n• \r\n15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang\r\nSistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4456); \r\nTarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4456); \r\n16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional\r\nTahun 2005-2025 \r\n16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional\r\nTahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); \r\n(Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); \r\n17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana \r\n17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, \r\n(Lembaran Negara \r\nRepublik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4723); \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4723); \r\n18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik \r\n18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); \r\n(Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); \r\n19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang\r\nNarkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang\r\nNarkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n4 \r\n4 \r\nTahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5062); \r\nTahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5062); \r\n20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5063); \r\n20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5063); \r\n21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang\r\nRumah Sakit \r\n21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang\r\nRumah Sakit (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); \r\n(Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); \r\n22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Norn.or 5234); \r\n• \r\n• \r\nIndonesia Nomor\r\n5234);\r\n23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang\r\nBadan Penyelenggara Jarninan Scsial Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5256);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983\r\ntentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (bembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3253);\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991\r\ntentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991\r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nornor 3447);\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995\r\ntentang Penelitian .@m Pengembangan Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995\r\nNomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\n• \r\n23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang\r\nBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5256); \r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 \r\ntentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3253); \r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 \r\ntentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 \r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesla Nornor 3447); \r\n• \r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 \r\ntentang Penelitian .@m Pengembangan Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 \r\nNomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor \r\nIndonesia Nomor 3609); \r\n3609);\r\n27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996\r\ntentang Tenaga Kesehatan \r\n27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 \r\ntentang Tenaga Kesehatan \r\n(Lembaran Negara \r\n(Lembaran Negara \r\nRepublik \r\nIndonesia Tahun \r\nRepublik \r\nIndonesia Tahun 1996 Nomor 49, \r\n1996 Nomor 49, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3637); \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3637); \r\n28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 \r\n28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998\r\ntentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat\r\nKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3781); \r\ntentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat\r\nKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3781); \r\n29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 \r\n29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005\r\ntentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta\r\nHasil Penelitian an Pengembangan oleh Perguruan\r\nTinggi �\\m Lernbaga Penelitian dan Pengembangan\r\n(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\ntentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta\r\nHasil f'.l\\nelitian )m Pengembangan oleh Perguruan\r\nTinggi �an Lembaga Penelitian dan Pengembangan \r\n(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \r\nNomor 43, Tambahan Lernbaran Negara Republik \r\n5 \r\n5 \r\nIndonesia Nomor 4497); \r\nIndonesia Nomor 4497);\r\n30. Peraturan Pernerintah Nomor\r\nJ}J Tahun\r\n2005 \r\n30. Peraturan Pemerintah Nomor\r\nJJ9 Tahun 2005\r\ntentang Pedoman Pembinaan �an Pengawasan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, \r\ntentang Pedoman Pembinaan tt!an Pengawasan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4592);\r\n31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006\r\ntentang Perizinan Melakukan Kegiatan dan\r\nPengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing,\r\nLembaga Penelitian \r\nan Pengembangan Asing,\r\nBadan Usaha Asing isfan Orang Asing (Lembaran \r\nI \r\nNornor 4592);\r\n31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006\r\ntentang Perizinan Melakukan Kegiatan dan\r\nPengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing,\r\nLembaga Penelitian \r\n' an Pengembangan Asing, \r\nBadan U saha Asing \r\n- an Orang Asing (Lernbaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor\r\n104, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4666); \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor\r\n104, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4666); \r\n• \r\n32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\ntentang Pembagian Urusan Pemerintahan \r\nantara \r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 \r\n82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4737); \r\nNornor \r\n• \r\n32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\ntentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara \r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4737); \r\n33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007\r\ntentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran \r\n33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007\r\ntentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tiiliun 2007 \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4741); \r\n89,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4741); \r\nNornor \r\n34. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 \r\n34. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007\r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah \r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah \r\n(Lembatart Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4761); \r\n(Lembarar; Negara Republik Indonesia Ta.nun 2007\r\nNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4761); \r\n• \r\n• \r\n35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008\r\ntentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4828); \r\n35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008\r\ntentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4828); \r\n36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009\r\ntentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara\r\nRepublik \r\n36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009\r\ntentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5078); \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor \r\n124, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5078); \r\n37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010\r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan\r\nWewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur \r\n37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010\r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan\r\nWewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur\r\nSebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5107); sebagaimana telah diubah \r\nSebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5107); sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun\r\n2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara \r\n2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara \r\n6 \r\n6 \r\nRepublik Indonesia Nomor 5209);\r\n38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor \r\nl \r\nRepublik Indonesia Nomor 5209);\r\n38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l \r\nTahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan\r\nkf7an Penyebarluasan Peraturan Perundang \r\nTahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan\r\n�an Penyebarluasan Peraturan Perundang- \r\n\"-l\r\nA'.fndangan;\r\n39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/\r\nMENKES/SK/VIII/2003 \r\n.\\A ..-trndangan;\r\n39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/\r\nMENKES/SK/VIIl/2003 \r\ntentang \r\nPedoman \r\ntentang \r\nPedoman \r\nPenyelenggaraan Sistem Surveilance Epidemiologi\r\nKesehatan; \r\nPenyelenggaraan Sistem Surveilance Epidemiologi\r\nKesehatan; \r\n40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/\r\nMENKES/SK/V /2009 tentang Sistem Kesehatan\r\nNasional; \r\n40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/\r\nMENKES/SK/V /2009 tentang Sistem Kesehatan\r\nNasional: \r\n41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun\r\n2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; \r\n41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; \r\n• \r\n42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang\r\nMenjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan\r\nLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n255); \r\n42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang\r\nMenjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan \r\n• \r\n(Lembaran Daerah Provinsi \r\nSulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan\r\nLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n255); \r\n43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nTahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan\r\nLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n243); \r\n43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nTahun 2008-2028 \r\n(Lembaran Daerah Provinsi \r\nSulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan\r\nLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n243); \r\n44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Sela tan Tahun 2010\r\nNomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan Nomor 250). \n BAB I KETENTUAN UMUM \r\nBAB II ASAS PENYELENGGARAAN KESEHATAN \r\nBAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN \r\nBAB IV TANGGUNG JAWAB\r\nBAB V KEWENANGAN\r\nBAB VI RUANG LINGKUP \r\nBAB VII SISTEM KESEHATAN PROVINSI\r\nBAB VIII STRATEGI PENYELENGGARAAN KESEHATAN \r\nBAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT \r\nBAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA\r\nBAB Xl KOORDINASI PENYELENGGARAAN KESEHATAN\r\nBAB XII PENGHARGAAN \r\nBAB XIII SANKSI\r\nBAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN\r\nBAB XV KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XVI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2012. \n TAHUN 2012 NOMOR 7 \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk mengimplementasikan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan, dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mendorong peran serta swasta. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal, tata kelola yang efektif, dan keterlibatan seluruh komponen secara terpadu.

Ketentuan Substansial:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah:

Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi.
Pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi.
Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu.
Pemberian izin sarana kesehatan tertentu, seperti Rumah Sakit Pemerintah Kelas B dan Rumah Sakit Swasta.
Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.
Penempatan tenaga kesehatan strategis antar Kabupaten/Kota.
Penyediaan buffer stock obat provinsi dan alat kesehatan.
Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi.
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan.
Pengelolaan sistem informasi kesehatan skala provinsi.

2. Ruang Lingkup:

Sistem Kesehatan Provinsi (SKP), meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, pemberdayaan masyarakat, manajemen kesehatan, informasi kesehatan, dan pengaturan kesehatan.
Strategi penyelenggaraan kesehatan, meliputi hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat dan swasta, dan koordinasi penyelenggaraan kesehatan.

3. Hak dan Kewajiban Masyarakat:

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Setiap orang berkewajiban turut serta mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.","sanctions","1. Setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau rekomendasi pencabutan izin.\n3. Pelanggaran yang berimplikasi pada kejahatan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 7 OF 2012
ON
HEALTH ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

Considering / Whereas :

that considering the provisions of Regional Regulation of The Province of South Sulawesi Number 10 Year 2008 on Regional Long-Term Development Plan of The Province of South Sulawesi Year 2008-2028, among others, affirms that health development is directed at improving the quality of health and public education that leads to the improvement and equity of welfare and continue to encourage the role of the private sector in improving local excellence to realize South Sulawesi as a social, economic entity that is just by taking into account the values, socio-culture and moral as well as local wisdom;
that to implement health development, guidelines, forms and methods of health services are needed through efforts

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d18c9c6a-97ef-4960-9a93-96cb5abaab6c","actionData","errors"]