[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","3a7933e3d7025ae60a1115ce163b1596-55ff4f7e9e00cf35","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=3a7933e3d7025ae60a1115ce163b1596,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_127":123},"regulationId","d179419b-b420-45d3-a0e9-db5883baa342","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_124":-5,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 12 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":59,"_62":63,"_64":65},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":67,"_62":70,"_71":72},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[75],{"_6":76,"_62":77,"_64":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 16
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan\r\nterhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas\r\nsetiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang\r\ndialami oleh Penduduk Daerah yang berada di dalam\r\ndan/atau di luar Daerah perlu dilakukan Pengaturan\r\nAdministrasi Kependudukan;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka\r\nPeraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2001 dan\r\nPeraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2008\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Koota Parepare\r\nNomor 14 tahun 2001 tentang Pendaftaran Penduduk dan\r\nPencatatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 9. Undang-undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota )Parepare Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB III ASA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL\r\nBAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK\r\nBAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS\r\nBAB V PENDAFTARAN PENDUDUK\r\nBAB VI PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN\r\nBAB VIII PENCABUTAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN\r\nBAB IX PENGAWASAN DAN PENERTIBAN\r\nBAB X PENCATATAN SIPIL\r\nBAB XI HAK AKSES\r\nBAB XII DATA PRIBADI PENDUDUK\r\nBAB XIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN\r\nBAB XIV BATAS WAKTU PELAYANAN\r\nBAB XV PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN\r\nBAB XVI SANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XVII PENYIDIKAN\r\nBAB XVIII KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XIX KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XX KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2011. \n 45 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_44":112},"text","PERDA Kota Pare-Pare No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46429/perda-kota-pare-pare-no-15-tahun-2016","f63d8123-cec8-4ddb-9a57-779be7f4cbca","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=d179419b-b420-45d3-a0e9-db5883baa342","notFound","actionData","errors"]