[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d15cb709-f092-484d-bcb0-4e412c388fca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21 Tahun 2005","number","21","year","2005","published_date","2005-12-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong","place_of_enactment","Parigi","theme","Pajak Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hiburan-pajak
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2005/No. 26 SERI B NOMOR 3,TLD No. 43.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	\n \n bahwa salah satu program penguat dari sistim Desentralisasi adalah adanya rasa tanggung jawab dan peran serta para pelaku usaha dalam rangka memajukan Pembangunan pada sektor Kepariwisataan guna penguatan Kabupaten dalam berotonom;\r\nbahwa Pembangunan disektor Kepariwisataan dapat berakibat pada lingkungan hidup, baik lingkungan dalam arti sosial maupun lingkungan dalam arti fisik, maka pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu mengatur, membina, dan mengawasi terhadap usaha Kepariwisataan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 65 Tahun 2001; Perda Kabupaten Parigi Moutong No. 4 Tahun 2004;Perda Kabupaten Parigi Moutong No. 1 Tahun 2004 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Hiburan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan dan tarif pajak; wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak hiburan; pembagian hasil pemungutan; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran dan penagihan; pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kadaluwarsa; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2005. \n 13 Halaman, Penjelasan: 3 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Parigi Moutong. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan mengatur dampak pembangunan pariwisata terhadap lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek pajak meliputi berbagai jenis hiburan seperti permainan ketangkasan, diskotik, klub malam, mandi uap, panti pijat, pertunjukan film, olahraga, hiburan kesenian tradisional, karaoke, musik dan tari tradisional, serta hiburan musik modern. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan, sedangkan Wajib Pajak adalah penyelenggara hiburan.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menikmati hiburan. Tarif pajak bervariasi, mulai dari 5% hingga 35% tergantung jenis hiburannya.
Wilayah Pemungutan: Pajak hiburan dipungut di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Pembagian Hasil Pemungutan: Sebesar 10% dari hasil penerimaan pajak diperuntukkan bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD): Masa pajak adalah jangka waktu penyelenggaraan hiburan. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan: Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan dapat dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Diatur pula mengenai penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, serta tata cara pembayaran dan penagihan pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi: Bupati dapat melakukan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ketetapan pajak, serta menghapuskan sanksi administrasi dalam kondisi tertentu.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN kepada Bupati. Jika tidak puas dengan keputusan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.\n2. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GOVERNMENT OF PARIGI MOUTONG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF PARIGI MOUTONG REGENCY
NUMBER 21 OF 2005
CONCERNING
ENTERTAINMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PARIGI MOUTONG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that one of the strengthening programs of the Decentralization system is the sense of responsibility and participation of business actors in order to advance Development in the Tourism sector to strengthen the Regency in being autonomous;
that Development in the Tourism sector can have an impact on the environment, both the environment in a social sense and the environment in a physical sense, therefore the Parigi Moutong Regency government needs to regulate, foster, and supervise Tourism businesses;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Entertainment Tax;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d15cb709-f092-484d-bcb0-4e412c388fca","actionData","errors"]