[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d15a4f14-7776-4290-93f5-72a2e7e07aa8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitas Ibadah Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Fasilitas Ibadah Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

fasilitas ibadah haji
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.20244/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitas Ibadah Haji
ABSTRAK:	\n \n bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk \r\nuntuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk\r\nberibadat menurut agamanya dan kepercayaannya\r\nsebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat\r\n(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada jemaah\r\nhaji daerah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai\r\ndengan ketentuan syariat dalam pelaksanaan ibadah haji,\r\nperlu adanya peran serta pemerintah daerah untuk\r\nmemberikan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya;\r\n bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam fasilitasi\r\nibadah haji, maka diperlukan pengaturan tentang fasilitasi\r\nibadah haji; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Fasilitasi Ibadah Haji; \r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggara Fasilitasi Ibadah Haji, Pelaksanaan Fasilitasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan Dari Debarkasi ke Daerah, Pembiayaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai fasilitasi Ibadah Haji di Kabupaten Kudus serta meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji agar pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, dan lancar.

Fasilitasi Ibadah Haji merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (Panitia PIHD) yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dan unsur terkait lainnya. Panitia PIHD bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi Ibadah Haji. Panitia PIHD dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji.

Pelaksanaan fasilitasi Jemaah Haji reguler dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi pelayanan transportasi, konsumsi, akomodasi, dan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan oleh Panitia PIHD dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas, kepastian, keselamatan, dan keamanan. Panitia PIHD dapat bekerja sama dengan pelaksana transportasi, konsumsi, dan akomodasi melalui perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak, spesifikasi, kapasitas, pembiayaan, dan jangka waktu.

Pembiayaan fasilitasi Ibadah Haji dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Ibadah Haji bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan fasilitasi dan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

Bupati melakukan pembinaan terhadap fasilitasi Ibadah Haji Daerah. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan internal oleh aparat yang berwenang dan pengawasan eksternal oleh DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUDUS
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ABOUT

FACILITATION OF HAJJ PILGRIMAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUDUS,

Considering:

that the state guarantees the freedom of every resident to embrace their respective religions and to worship according to their religion and beliefs as mandated in the provisions of Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to guarantee services to regional Hajj pilgrims safely, comfortably, orderly, and in accordance with the provisions of Sharia in the implementation of the Hajj pilgrimage, it is necessary for the regional government to participate in providing facilitation in accordance with its authority;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the facilitation of the Hajj pilgrimage, it is necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d15a4f14-7776-4290-93f5-72a2e7e07aa8","actionData","errors"]