[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1505962-b300-4b21-8360-0c8533197a83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2009","number","32","year","2009","published_date","2009-03-24","effective_date","2009-05-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tempat Penimbunan Berikat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 32, LN. 2009 No. 61, TLN No. 4998, LL SETNEG : 33 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tempat Penimbunan Berikat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mendukung investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan mutu barang.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur tentang Tempat Penimbunan Berikat yang meliputi Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat, dan Kawasan Daur Ulang Berikat. Setiap jenis tempat penimbunan memiliki fungsi dan ketentuan khusus terkait penangguhan Bea Masuk dan perpajakan. Pengusaha di tempat-tempat ini harus berbadan hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki izin usaha dan dokumen lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

","transitional_provisions","1. Izin sebagai Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, dan Entrepot Tujuan Pameran yang tidak ditetapkan jangka waktunya, masih tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.\n2. Izin sebagai Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, dan Entrepot Tujuan Pameran yang telah ditetapkan jangka waktu izinnya, berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.\n3. Entrepot Tujuan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat, dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan atau pencabutan izin.\n3. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelanggaran yang menyangkut tindak pidana di bidang kepabeanan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PP No. 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5664/pp-no-85-tahun-2015","015bcdbc-31e1-40db-bc39-14f4a492f183","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER III
BONDED ZONE

Part One
Organization and Management

Article 12

The organization and management of Bonded Zones shall be carried out within the Bonded Zone.
The organization of Bonded Zones as referred to in paragraph (1) shall be carried out by the organizer of the Bonded Zone which is an Indonesian legal entity and domiciled in Indonesia.
The Bonded Zone organizer as referred to in paragraph (2) carries out activities to provide and manage areas for Bonded Zone management activities.
In one Bonded Zone organization, one or more Bonded Zone managements can be carried out.
The Bonded Zone management as referred to in paragraph (4) is carried out by:\n
1. Bonded Zone entrepreneur; or
2. entrepreneur in the Bonded Zone concurrently as an organizer in the Bonded Zone.
\n
Bonded Zone entrepreneurs and entrepreneurs in the Bonded Zone as referred to in paragraph (5) carry out

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1505962-b300-4b21-8360-0c8533197a83","actionData","errors"]