[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d14e1a0d-c744-4bd4-9524-3b7ac0318803","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 2 Tahun 1988","number","2","year","1988","published_date","1988-06-04","effective_date","1988-07-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyidik pegawai negeri sipil
1988
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.1988/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang
ABSTRAK:	\n \n (a) Dalam rangka upaya penegakan hukum Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Ujung Pandang\r\n(b) Untuk melaksanakan penertiban pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah\r\n(c) Berdasarkan hal-hal tersebut dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil \n 1. Undang-undang No. 29 tahun 1959\r\n2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 \r\n3. Undang-undang 8 Tahun 1974\r\n4. Undang-undang No. 8 tahun 1981\r\n5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975\r\n6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974\r\n8. Peraturan Menteri Kehakiman No. M-04-Pw. 07.03 Tahun 1984\r\n9. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04-Pw.07.03 Tahun 1984\r\n10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986\r\n11Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.Skep/369/X/1985 \n Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan tertentu di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang memuat Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1988. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan penegakan hukum Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, dengan menunjuk dan mengangkat PPNS yang bertugas melakukan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Kedudukan PPNS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
Pengangkatan dan pemberhentian PPNS oleh Menteri Kehakiman atas usul Kepala Daerah.
Syarat-syarat umum dan khusus untuk dapat diangkat sebagai PPNS, termasuk pangkat, pendidikan, penilaian kinerja, dan pendidikan khusus mengenai teknis penyidikan.
Tugas dan wewenang PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, termasuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menyita benda, memanggil saksi, dan menghentikan penyidikan.
Pembinaan PPNS yang dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan instansi penegak hukum.
Pembiayaan pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR
MAKASSAR CITY REGULATION
NUMBER 2 OF 1988
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS WITHIN THE
MUNICIPAL GOVERNMENT OF LEVEL II REGION
UJUNG PANDANG
LEGAL SECTION
SECRETARIAT OF MAKASSAR CITY
YEAR 1988

MAKASSAR CITY REGIONAL GAZETTE NUMBER 2 SERIES NO 9 YEAR 1988

REGIONAL GAZETTE
MUNICIPALITY OF LEVEL II REGION UJUNG
PANDANG
NUMBER : 11 YEAR 1988 SERIES :D NUMBER : 9

MUNICIPAL GOVERNMENT OF LEVEL II REGION
UJUNG PANDANG
NUMBER : 2 YEAR 1988
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS WITHIN THE
MUNICIPAL GOVERNMENT OF LEVEL II REGION
UJUNG PANDANG

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR/HEAD OF LEVEL II REGION
UJUNG PANDANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to enforce the law of the Regional Regulation of the Municipality of Level I Region Ujung Pandang which contains provisions for criminal sanctions, both imprisonment and fines, it is deemed necessary to improve and implement supervision in order to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d14e1a0d-c744-4bd4-9524-3b7ac0318803","actionData","errors"]