[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d14bbd37-511b-44f8-859b-060bf08f9987","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana","short_title","Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-09-25","effective_date","2015-05-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","486e628f-3ea0-4665-8a00-f886e9bb5d03","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana","short_name","Perka BNPB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Bencana","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
2015
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. 4, BN. 2015 No. 1443, www.peraturan.go.id
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana TENTANG Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan\r\npenanggulangan bencana, perlu dilaksanakan\r\npemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat\r\nserta pemulihan pelayanan umum secara terencana,\r\nterkoordinasi, dan terpadu;\r\nb. bahwa dalam rangka melakukan rehabilitasi dan\r\nrekonstruksi, pemerintah kabupaten/kota wajib\r\nmenggunakan dana penanggulangan bencana dari\r\nAPBD kabupaten/kota, dan dalam hal APBD tidak\r\nmemadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta\r\nbantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau\r\nPemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi\r\ndan rekonstruksi;\r\nc. bahwa dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi\r\npascabencana dari Pemerintah Pusat kepada\r\nPemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional\r\nPenanggulangan Bencana tentang Hibah DariPemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam\r\nRangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan\r\nRekonstruksi Pascabencana;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang\r\nPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4828);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang\r\npendanaan Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan\r\nBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4829);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang\r\nHibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5272);\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54\r\nTahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa\r\nPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5655);\r\n8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n162/PMK.07/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 tentang\r\nHibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah\r\nDaerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan\r\nRehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1263);\r\n9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman\r\nUmum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPascabencana (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 1553);\r\n10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman\r\nPengkajian Kebutuhan Pascabencana;\r\n11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman\r\nPemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi\r\ndan Rekonstruksi Pascabencana; \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; Perencanaan, Penganggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Pertanggungajawaban dan Pelaporan; Pengendalian; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana dari APBD untuk penanggulangan bencana, dan jika tidak memadai, dapat meminta bantuan dari Pemerintah Pusat. Hibah diberikan untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat dan ekonomi strategis di wilayah pascabencana. Hibah ini tidak rutin, tetapi hanya untuk pemulihan wilayah yang terkena bencana. Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan dapat diperpanjang dengan persetujuan BNPB.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1443, 2015
BNPB. Funding. Rehabilitation. Reconstruction.
Post-disaster. Local Government. Government
Central. Grant.

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
NUMBER 04 OF 2015
on
GRANTS FROM THE CENTRAL GOVERNMENT TO LOCAL GOVERNMENTS
IN THE CONTEXT OF FUNDING ASSISTANCE
POST-DISASTER REHABILITATION AND RECONSTRUCTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d14bbd37-511b-44f8-859b-060bf08f9987","actionData","errors"]