[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d14a2bb0-6b4e-43f0-b5de-c00a183cbd4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Konawe","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-04-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Konawe","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

air
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 221
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	\n \n air adalah salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat\r\nhidup orang banyak, serta merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi\r\nkelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; untuk melestarikan fungsi air pada sumber air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air pada\r\nsumber air secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang\r\ndan mendatang serta keseimbangan ekologis; kualitas air pada sumber air di wilayah\r\nKabupaten Konawe semakin menurun akibat pembuangan air limbah industri dan kegiatan lainnya, sehingga untuk meningkatkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Konawe; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 29 Tahun 1959, UU No 11 Tahun 1974; UU No 8 Tahun 1981, UU No 32 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 20 Tahun 2006, PP No 82 Tahun 2001, PP No 42 Tahun 2008, PP No 43 Tahun 2008, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 15 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012, \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air; Penetepan Daya Tampung Beban Pencemaran Air; Kualitas Air Limbah; Perizinan; Pemantauan dan Pemeriksaan Kualitas Air; Pemulihan Pencemaran Air; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan dan Penyediaan Informasi; Hak, Kewajiban dan Larangan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Sanksi; Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018. \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Air bertujuan untuk menjamin kualitas air sesuai standar baku mutu, menanggulangi pencemaran air dari sumber pencemaran, dan memulihkan mutu air pada sumber-sumber air.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk karena kualitas air di Kabupaten Konawe menurun akibat pembuangan limbah industri dan kegiatan lainnya. Tujuannya adalah untuk melestarikan fungsi air, memastikan pemanfaatannya berkelanjutan, melindungi flora, fauna, dan mikroorganisme air, serta memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dalam pengendalian pencemaran air.

Ketentuan Substansial:

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air: Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi sumber pencemaran air minimal satu kali setahun dan melaporkannya kepada Gubernur.
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air: Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dengan mempertimbangkan kondisi hidrologi, baku mutu air, dan beban pencemaran dari berbagai sumber. Penetapan ini menjadi dasar untuk izin lokasi usaha, izin lingkungan terkait pembuangan air limbah, kebijakan pengendalian pencemaran air, rencana tata ruang wilayah, dan penentuan mutu air sasaran.
Kualitas Air Limbah: Pemerintah Daerah melakukan penilaian kualitas air limbah minimal satu kali setahun, berpedoman pada baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup.
Perizinan: Setiap orang atau badan hukum yang membuang air limbah ke sumber air atau memanfaatkan air limbah ke tanah wajib memiliki izin. Proses perizinan meliputi pengajuan permohonan, analisis dan evaluasi, serta penetapan/penerbitan izin.
Pemantauan dan Pemeriksaan Kualitas Air: Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air minimal setiap enam bulan. Penanggung jawab usaha wajib memeriksa kualitas limbah cair secara berkala dan melaporkannya.
Pemulihan Pencemaran Air: Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pencemaran air wajib melakukan upaya pemulihan, termasuk penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, serta melakukan pengawasan terhadap persyaratan izin lingkungan dan teknis.
Pelaporan dan Penyediaan Informasi: Masyarakat wajib melaporkan dugaan pencemaran air. Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Hak, Kewajiban, dan Larangan: Setiap orang memiliki hak atas kualitas air yang sesuai baku mutu dan informasi terkait. Setiap orang wajib menjaga kualitas air dan mencegah pencemaran. Terdapat larangan membuang limbah di atas baku mutu yang ditetapkan.

","transitional_provisions","1. Bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan yang telah mempunyai izin pembuangan air limbah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, izinnya masih berlaku hingga batas waktu yang telah ditetapkan.\n2. Apabila pemilik usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan perpanjangan izin, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n3. Bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi, namun belum memiliki izin pembuangan air limbah, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah dari Pemerintah Daerah.\n4. Nilai setoran dan besarnya dana penjaminan untuk pemulihan maupun penanggulangan pencemaran air dilakukan pada bank yang ditunjuk, dengan besarnya setoran ditentukan setelah terbitkannya Peraturan Bupati yang mengatur hal tersebut.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 27 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER: 10 OF 2018
ABOUT
WATER POLLUTION CONTROL IN KONAWE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE,

Considering:

that water is one of the natural resources that is utilized to fulfill the necessities of life for many people, and is an environmental component that is important for the survival and life of humans and other living creatures;
that in order to preserve the function of water in water sources as intended in letter a, it is necessary to manage water quality in water sources in an integrated manner by taking into account the interests of present and future generations as well as ecological balance;
that the water quality in water sources in the Konawe Regency area is decreasing due to the discharge of industrial wastewater and other activities, so in order to increase the carrying capacity of water pollution load on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d14a2bb0-6b4e-43f0-b5de-c00a183cbd4e","actionData","errors"]