[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d13a5b5b-8e16-479f-b0a5-ed1583d4b3b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":88,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2017 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Singkawang","place_of_enactment","Singkawang","theme","LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5, TLD NO.5, LL KOTA SINGKAWANG : 40 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 73 Tahun 2005, Permendagri No. 73 Tahun 2005, Permendagri No. 5 Tahun 2007, Perda Kota Singkawang No. 1 Tahun 2003, Perda Kota Singkawang No. 3 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Tata Kerja dan Hubungan Kerja, Pembinaan, Pungutan Bagi Masyarakat, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017. \n 29 Halaman; Penjelasan : 11 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertujuan untuk memberdayakan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta memelihara nilai gotong royong, kerukunan, dan kekeluargaan.

Peraturan ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). LKK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kelurahan. Jenis LKK meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Setiap LKK memiliki tugas dan fungsi masing-masing. RT bertugas membantu pemerintah kelurahan dalam pelayanan masyarakat, memelihara kerukunan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat. RW bertugas mengoordinasikan RT, memelihara kerukunan, dan menyampaikan usulan pembangunan. LPMK bertugas menyusun rencana pembangunan partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat, dan meningkatkan ekonomi produktif. TP PKK bertugas menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan, dan menggerakkan kelompok PKK. Karang Taruna bertugas menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Peraturan ini juga mengatur kepengurusan, kewajiban, hak, persyaratan menjadi pengurus, tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, pemberhentian, dan pendanaan masing-masing LKK. Pendanaan LKK bersumber dari swadaya masyarakat, hasil usaha, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya, dan wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SINGKAWANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SINGKAWANG CITY
NUMBER 5 OF 2017
CONCERNING
VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SINGKAWANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 22 paragraph (1) of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Urban Village, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Village Community Institutions;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 2001 concerning the Establishment of Singkawang City (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 92, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4119);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d13a5b5b-8e16-479f-b0a5-ed1583d4b3b5","actionData","errors"]