[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d138cd32-0952-483f-8f13-3c84c013ed8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN SAMPAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PENGELOLAAN SAMPAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN SAMPAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang\r\nuntuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat\r\ntinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik\r\ndan sehat, diperlukan Pengelolaan Sampah secara\r\nkomprehensif dan terpadu; \r\nb. bahwa volume dan jenis sampah semakin hari\r\nsemakin bertambah dan sistem pengumpulan\r\nsampah secara umum masih tercampur atau belum\r\nada pemilahan antara sampah organik dan anorganik\r\nmulai dari sumbernya sehingga berpotensi\r\nmenimbulkan permasalahan persampahan di Daerah\r\ndan berdampak pada kesehatan masyarakat dan\r\nlingkungan jika tidak dikelola dengan baik; \r\nc. bahwa\r\nTahun 2008 ten tang Pengelolaan\r\nNomor 18\r\nSampah,\r\nberdasarkan Undang-Undang \r\nPemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan\r\npenanganan sampah dan membuat kebijakan sebagai\r\ndasar pelaksanaannya; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan\r\nSampah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); \r\n3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang\r\nPengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); \r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2\r\ntahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -\r\nUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun\r\n2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6856) ; \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta\r\nKerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856); \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang\r\nPengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah\r\nSejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5347); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang\r\nPengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6522). \n BAB I : KETENTUAN UMUM \r\nBAB II : ASAS \r\nBAB III : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN \r\nBAB IV : RUANG LINGKUP \r\nBAB V : JENIS SAMPAH\r\nBAB VI : TUGAS DAN WEWENANG \r\nBAB VII : HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT \r\nBAB VIII : PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH \r\nBAB IX : PERlZINAN\r\nBAB X : LEMBAGA PENGELOLA\r\nBAB XI : INSENTIF DAN DISINSENTIF \r\nBAB XII : KERJASAMA DAN KEMITRAAN \r\nBAB XIII : PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI\r\nBAB XIV : SISTEM INFORMASI \r\nBAB XV : SISTEM TANGGAP DARURAT\r\nBAB XVI : PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB XVII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB XVIII : LARANGAN \r\nBAB XIX : SANKS! ADMINISTRATIF \r\nBAB XX : MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA \r\nBAB XX! : PEMBIAY AAN DAN KOMPENSASI\r\nBAB XXII : KETENTUAN PENYIDIKAN \r\nBAB XXIII : KETENTUAN PIDANA \r\nBAB XXlV : KETENTUANPENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023. \n 33 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu untuk menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mengatasi peningkatan volume dan jenis sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Sampah: Pengaturan jenis sampah meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah bertugas menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Wewenangnya mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan, penetapan lokasi fasilitas pengelolaan sampah, penyusunan sistem tanggap darurat, dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah spesifik.
Hak, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Masyarakat: Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang benar, mendapatkan perlindungan dan kompensasi, serta memperoleh pembinaan. Tanggung jawab meliputi sampah yang dihasilkan secara pribadi dan dari kegiatan usaha. Kewajiban mencakup menjaga kebersihan, menyediakan tempat sampah, dan mengelola limbah berbahaya.
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah: Pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Perizinan: Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.

Peraturan ini juga mengatur tentang lembaga pengelola sampah, insentif dan disinsentif, kerja sama dan kemitraan, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, sistem tanggap darurat, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, pembiayaan dan kompensasi, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 15, Pasal 31, dan Pasal 48 huruf c, d, e, dan g dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, denda (maksimal Rp500.000), atau penghentian pengangkutan sampah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 9 OF 2023
ON
WASTE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to guarantee the right of every person to live prosperously physically and spiritually, to reside and to obtain a good and healthy environment, comprehensive and integrated Waste Management is required;
that the volume and type of waste are increasing day by day and the waste collection system in general is still mixed or there is no sorting between organic and inorganic waste from the source, which has the potential to cause waste problems in the region and have an impact on public health and the environment if not managed properly;
that based on Law Number 18 of 2008 on Waste Management, the Regional Government shall have the authority to handle waste and make policies as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d138cd32-0952-483f-8f13-3c84c013ed8b","actionData","errors"]