[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d12fbd22-c68c-4b68-baa0-8d70fc63787a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Kediri No 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","Perubahan atas Perda Kota Kediri No 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Perda Kota Kediri No 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemegang mandat dari rakyat\tbertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara;\r\nb. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan denda\tadministratif dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan\tyang lebih tinggi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4\r\nTahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diubah dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan kemampuan masyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri\tNomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi\tKependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah\tIstimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran\tNegara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);\r\n4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan\tSegala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);\r\n5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia\t(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor\r\n109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan\tRepublik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) ;\r\n10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);\r\n11. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran\tNegara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);\r\n12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan\t(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\tPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\tUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara\tPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan\tdan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;\r\n21. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67\r\nTahun 2011;\r\n\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana\ttelah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang\tPedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan\tbagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang\tFormulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi\tdan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran\t Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);\r\n27. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4) diubah; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2013. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan denda administratif dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan kemampuan masyarakat.

Perubahan meliputi penghapusan Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) terkait Surat Keterangan Pindah, serta penghapusan beberapa huruf dalam Pasal 115 ayat (1) mengenai sanksi administratif berupa denda. Selain itu, dilakukan perubahan pada huruf e, f, g, h, dan j dalam Pasal 115 ayat (1), serta penghapusan ayat (2) dan ayat (3) dari pasal yang sama. Penjelasan Pasal 21 ayat (2) juga diubah. Lampiran mengenai struktur dan besaran retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil juga mengalami perubahan.

Secara substansial, peraturan ini mengatur tentang administrasi kependudukan, termasuk pelaporan peristiwa kependudukan dan sanksi administratif berupa denda. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF KEDIRI

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 7 OF 2013
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 4 OF 2012 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION AND RETRIBUTION FOR REPLACEMENT OF PRINTING COSTS
OF RESIDENT IDENTITY CARDS AND CIVIL REGISTRATION CERTIFICATES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government as the mandate holder from the people is responsible for organizing population registration and civil registration as an effort to fulfill the civil rights of citizens;
that in order to effectively implement the collection of administrative fines and adjustments to higher laws and regulations, several provisions in the Regional Regulation of Kediri City Number 4 of 2012 concerning the Implementation of Population Administration and Retribution for Replacement of Printing Costs of Resident

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d12fbd22-c68c-4b68-baa0-8d70fc63787a","actionData","errors"]