[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d11c6158-b5d4-4835-a643-127f60cfbab6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang BANGUNAN GEDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-09-13","effective_date","2011-09-14","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","BANGUNAN GEDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan gedung
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9 TLD No.9, LL KAB. KAPUAS HULU: 59 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan penataan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan penataan dan penertiban bangunan \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Asas Tujuan dan Ruang Lingkup; Fungsi Bangunan Gedung; Persyaratan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Perizinan Bangunan; Peran Masyarakat; Pembina; Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentua Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2011. \n 50 halaman peraturan dan 9 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan penataan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan, serta mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, dan serasi dengan lingkungannya.

Ketentuan Substansial:

Fungsi Bangunan Gedung:

Fungsi bangunan gedung digolongkan menjadi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
Fungsi bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah.
Perubahan fungsi bangunan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Persyaratan Bangunan Gedung:

Persyaratan administrasi meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan (peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan gedung, pengendalian dampak lingkungan, RTBL) dan persyaratan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan).

Penyelenggaraan Bangunan Gedung:

Meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
Pembangunan bangunan gedung harus melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan.
Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan setelah memenuhi persyaratan laik fungsi.
Bangunan gedung yang ditetapkan sebagai cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan.
Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan apabila tidak laik fungsi, menimbulkan bahaya, atau tidak memiliki IMB.

Peran Masyarakat:

Masyarakat dapat berperan dalam pemantauan, penjagaan ketertiban, pemberian masukan terhadap peraturan, pedoman, dan standar teknis, serta penyampaian pendapat dan pertimbangan.

Pembinaan:

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang telah memiliki izin mendirikan bangunan berdasarkan peraturan daerah / surat keputusan Bupati sebelum peraturan daerah ini, dianggap telah memiliki izin mendirikan bangunan menurut Paraturan Daerah ini.\n2. Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum memiliki surat izin mendirikan bangunan dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki izin mendirikan bangunan. Penyesuaian bangunan tersebut dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun.\n3. Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.\n4. Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan izin, atau perintah pembongkaran bangunan.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.\n4. Pelanggaran terhadap peraturan ini juga dapat diancam dengan pidana penjara dan/atau denda jika mengakibatkan kerugian harta benda, kecelakaan, atau hilangnya nyawa.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Kapuas Hulu No. 12 Tahun 2025 tentang BANGUNAN GEDUNGPeraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349631/perda-kab-kapuas-hulu-no-12-tahun-2025","6cb61e59-f0f6-438f-869e-4051bc57c781","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KAPUAS HULU REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize the arrangement of development in accordance with the Spatial Plan of Kapuas Hulu Regency, it is necessary to arrange and control buildings;
that in order for buildings to guarantee the safety of occupants and their environment, they must be organized in an orderly manner, realized in accordance with their function, and fulfill administrative and technical requirements for buildings;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Buildings;

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d11c6158-b5d4-4835-a643-127f60cfbab6","actionData","errors"]