[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d11b4086-23f4-428c-b369-644ecabd83f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":79,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 39 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN VIII","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 39 Tahun 2004","number","39","year","2004","published_date","2004-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN VIII","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - KECAMATAN BATHIN VIII
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 39, LD.2004/NO.39
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN VIII
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kab. Sarolangun pada umumnya serta Kec. Sarolangun pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemajuan pada masa yang akan datang; Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik,dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kec. Sarolangun. dipandang perlu membentuk Kecamatan Bathin VIII sebagai pemekaran dari Kec. Sarolangun. \n UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000. \n Perda ini mengatur tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN VIII, yang meliputi; Pembentukan, Batas Wilayah, dan Ibu Kota; Pemerintah Kecamatan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2004. \n 6 hlm.; Penjelasan 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Kecamatan Bathin VIII sebagai pemekaran dari Kecamatan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun. Pembentukan ini didasari oleh perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sarolangun, aspirasi masyarakat, serta peningkatan beban tugas dan volume kerja di Kecamatan Sarolangun.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Kecamatan Bathin VIII bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini didasari oleh perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik di wilayah tersebut.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Kecamatan: Kecamatan Bathin VIII dibentuk dari sebagian wilayah Kecamatan Sarolangun, meliputi 12 desa.
Batas Wilayah: Batas wilayah Kecamatan Bathin VIII ditetapkan dengan batas-batas yang jelas dengan kecamatan tetangga. Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan akan ditetapkan oleh Bupati Sarolangun.
Pemerintahan Kecamatan: Untuk memimpin pemerintahan di Kecamatan Bathin VIII, akan diangkat seorang Camat oleh Bupati Sarolangun.
Tata Ruang Wilayah: Tata ruang wilayah Kecamatan Bathin VIII tidak terpisahkan dari tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ibu Kota Kecamatan: Ibu kota Kecamatan Bathin VIII berkedudukan di Simpang Desa Teluk Kecimbung.

","transitional_provisions","1. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bathin VIII, maka Bupati Sarolangun dan Camat Sarolangun sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur pemberian kepada Pemerintah Kecamatan Bathin VIII: pegawai, tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang karena sifat dan letaknya diperlukan oleh Kecamatan Bathin VIII.\n2. Semua biaya yang dibutuhkan akibat dibentuknya Kecamatan Bathin VIII ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.\n3. Semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Kecamatan Sarolangun tetap berlaku bagi Kecamatan Bathin VIII sebelum dirubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SAROLANGUN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SAROLANGUN REGENCY
NUMBER 39 YEAR 2004
on
ESTABLISHMENT OF BATHIN VIII SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAROLANGUN

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in connection with the development and progress of Sarolangun Regency in general and Sarolangun Sub-district in particular, and the aspirations that develop in the community, it is deemed necessary to improve the administration of government, the implementation of development, and community development in order to guarantee development and progress in the future;
that with regard to the above and taking into account the development of population, area, economic potential, socio-cultural, socio-political, and the increasing workload and volume of work in the field of government administration, development, and community affairs in Sarolangun Sub-district, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d11b4086-23f4-428c-b369-644ecabd83f5","actionData","errors"]