[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1106813-a573-49d4-9805-6c2974093ada","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Katup","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-02-01","effective_date","2024-02-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Katup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

impor
2024
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 7, BN.2024 (86)/19 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Katup
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung stabilitas industri katup\r\nnasional dan peningkatan kualitas katup serta untuk\r\nmeningkatkan penggunaan katup dari dalam negeri\r\nsebagai barang modal, bahan baku dan/atau bahan\r\npenolong untuk keperluan industri, serta barang\r\nkonsumsi, dan komoditas selain yang digunakan\r\nsebagai barang modal, bahan baku dan/atau bahan\r\npenolong untuk keperluan industri, perlu mengatur\r\nketetuan mengenai pemberian pertimbangan teknis\r\natas impor komoditas dimaksud;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan\r\nPertimbangan Teknis Impor Katup; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, pelaporan dan pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Katup. Latar belakangnya adalah untuk mendukung stabilitas industri katup nasional, meningkatkan kualitas katup, dan meningkatkan penggunaan katup dalam negeri sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri, serta barang konsumsi dan komoditas selain yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Prosedur penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Katup oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yang didelegasikan.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha pemilik API-P dan API-U untuk mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis, termasuk pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha, pendaftaran di SIINas, penyampaian data industri, dan laporan kegiatan usaha.
Tata cara pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas, termasuk pengisian rencana impor dan realisasi impor tahun sebelumnya, serta pengunggahan dokumen seperti Perizinan Berusaha, penjelasan teknis, dan surat pernyataan.
Proses verifikasi data dan dokumen oleh Direktur Jenderal, termasuk kemungkinan pemeriksaan kondisi di lapangan.
Kriteria penerbitan atau penolakan Pertimbangan Teknis, dengan mempertimbangkan data kebutuhan katup, realisasi impor/produksi, dan neraca penyediaan dan permintaan katup nasional.
Ketentuan mengenai masa berlaku Pertimbangan Teknis dan tata cara pengajuan Pertimbangan Teknis perubahan jika terdapat perubahan data atau jumlah alokasi impor.
Kewajiban Pelaku Usaha untuk menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan barang yang diimpor berdasarkan peruntukannya.
Pelaporan realisasi impor melalui SINSW dan pengawasan oleh Direktur Jenderal terhadap Pelaku Usaha dan penyampaian laporan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelaku Usaha yang menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Barang yang diimpor tidak sesuai peruntukannya dikenai sanksi administratif berupa:\n\n

Penolakan permohonan Pertimbangan Teknis untuk 1 (satu) tahun berikutnya; dan
Rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2024
ON
PROCEDURES FOR ISSUANCE OF TECHNICAL CONSIDERATIONS FOR VALVE IMPORT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that to support the stability of the national valve
industry and improve the quality of valves and to
increase the use of domestic valves
as capital goods, raw materials and/or auxiliary
materials for industrial purposes, as well as goods
consumption, and commodities other than those used
as capital goods, raw materials and/or auxiliary
materials for industrial purposes, it is necessary to regulate
the provisions regarding the granting of technical considerations
on the import of said commodities;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minist

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1106813-a573-49d4-9805-6c2974093ada","actionData","errors"]