[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d10c3f0f-0daa-4b07-b1f7-fb38bb4d22db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-10-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepala-desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.153
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No.14 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti. \n dasar hukum: Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.11 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 2014. \n dalam PERDA ini diatur mengenai Prosedur dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Tata Cara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah, serta Pembiayaan dalam Peilihan Kepala Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2015. \n mencabut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No.14 Tahun 2007. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2007 Nomor 69).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Mamasa. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak. Selain itu, Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 14 Tahun 2007) dianggap tidak sesuai dengan perkembangan otonomi daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan desa dengan tugas yang jelas.\n2. Tahapan pemilihan Kepala Desa yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.\n3. Persyaratan pemilih dan tata cara pendaftaran pemilih.\n4. Persyaratan calon Kepala Desa, proses seleksi, dan kampanye.\n5. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon Kepala Desa terpilih.\n6. Pengaturan mengenai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri.\n7. Pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten.\n8. Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.\n9. Kondisi dan prosedur pemberhentian Kepala Desa.","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2007 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi: peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Mamasa No. 3 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/261075/perda-kab-mamasa-no-3-tahun-2023","e2abe5cd-0e18-480f-86df-b119e61e3f30","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAMASA
REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT
AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAMASA

\n\n \n \n

Considering:

that based on article 31 paragraph 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Regency / City Government stipulates the policy for implementing the simultaneous Village Head Election with a Regency / City Regional Regulation;
that Regional Regulation of Mamasa Regency number 14 of 2007 concerning Procedures for Candidacy, Election, Appointment and Dismissal of Village Head is no longer in accordance with developments and demands of the implementation of regional autonomy, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Procedures for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d10c3f0f-0daa-4b07-b1f7-fb38bb4d22db","actionData","errors"]