[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0fea611-38fd-40aa-bb7f-18448c41c44e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - retribusi menara telekomunikasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan akibat dari putusan tersebut ketentuan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana diatur pada Bab X Pasal 56 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 52 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Mengatur tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Wilayah Pemungutan Retribusi, Peninjauan Kembali Tarif Retribusi, Pemungutan Retribusi, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Kedaluarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Pengawasan dan Penertiban, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 45 sampai dengan 47, Pasal 3 huruf h, Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 1 angka 45 sampai dengan angka 47, Pasal 3 huruf h, Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ketentuan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2015 tidak berlaku.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, dengan pengecualian untuk menara yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dibangun dengan dana APBN/APBD, atau untuk kepentingan non-komersial. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Peraturan ini mengatur tentang jenis retribusi (Retribusi Jasa Umum), cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi (ditetapkan setiap tahun berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara), masa retribusi (1 tahun), wilayah pemungutan retribusi, peninjauan kembali tarif retribusi (paling lama 3 tahun sekali), tata cara pemungutan retribusi (menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan), pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pemanfaatan retribusi (diutamakan untuk mendanai kegiatan pengawasan dan pengendalian menara), keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, pengawasan dan penertiban.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGENT OF PATI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI,

Considering:

that based on the Verdict of the Constitutional Court Number 46/PUU-XII/2014 regarding the request for a Material Review of the Elucidation of Article 124 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, stating that the Elucidation of Article 124 is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force;
that as a result of the decision, the provisions regarding Telecommunication Tower Control Retribution, as regulated in Chapter X Article 56 in Regional Regulation Number 13 of 2011 concerning General Service Retribution and Pati Regent Regulation Number 13 of 2015 concerning the Implementation of Telecommunication Tower Control

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0fea611-38fd-40aa-bb7f-18448c41c44e","actionData","errors"]