[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0f99b43-fc24-48a1-a4f5-baa88fa7c4e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekansme Penyusunan Peraturan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","Pedoman Pembentukan Dan Mekansme Penyusunan Peraturan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA - Kabupaten landak
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.5, TLD NO.5, LL KAB. LANDAK: 36 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Dan Mekansme Penyusunan Peraturan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan\r\ndi desa, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa\r\nmembuat peraturan perundang-undangan tingkat desa \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Pada Kabupaten Landak.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2009. \n 9 Halaman Peraturan, 5 Halaman Penjelasan, dan 22 Halaman Lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2009 ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk dengan latar belakang bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa membuat peraturan perundang-undangan tingkat desa. Peraturan perundang-undangan pada tingkat desa harus disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur asas pembentukan peraturan desa, jenis dan materi muatan peraturan desa, persiapan dan pembentukan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, penetapan peraturan desa, pengawasan dan pembinaan, pengundangan peraturan desa, pelaksanaan peraturan desa, teknik penyusunan, penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat.

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari inisiatif BPD atau Pemerintah Desa. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai wujud pengawasan dan pembinaan. Agar setiap orang mengetahui, Peraturan Desa harus diumumkan dalam Berita Daerah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Desa yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Desa yang telah ada wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 5 OF 2009
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE FORMATION AND MECHANISM
FOR THE COMPILATION OF VILLAGE REGULATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize government administration and development in the village, the Village Consultative Body together with the Village Government make village-level laws and regulations;
that laws and regulations at the village level are prepared by taking into account the legal rules and techniques for drafting laws and regulations, in order to provide legal certainty and justice for the community;
that based on the provisions of Article 62 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 29 of 2006 concerning Guidelines for the Formation and Mechanism for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0f99b43-fc24-48a1-a4f5-baa88fa7c4e8","actionData","errors"]