[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0f914d1-ed13-421d-995f-e5d5c26f05b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-09-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan pasar
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta meningkatkan pendapatan asli nagari melalui pasar nagari dan atau pasar serikat perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar perlu diubah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1956\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007\r\nPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013\r\nPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015\r\nPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016\r\nPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017\r\nKeputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2003\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2012\r\n \n Mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Taun 2014 tentang Pengelolaan Pasar \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Taun 2014 tentang Pengelolaan Pasar \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 3)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar. Perubahan tersebut meliputi definisi istilah, tujuan pengelolaan pasar, pengelolaan Pasar Nagari oleh Pemerintah Nagari atau BUMNag, susunan organisasi pengelola Pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag, susunan organisasi pengelola Pasar Serikat, pendapatan pasar yang berasal dari pungutan pasar dan pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil pendapatan pasar, penyetoran pendapatan pasar daerah, dan pembinaan kepada pengelola pasar oleh pejabat yang ditunjuk.

Tujuan pengelolaan pasar adalah menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian Daerah; dan menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan Toko Swalayan.

Pendapatan pasar berasal dari pungutan pasar dan pendapatan lain-lain yang sah. Besarnya pungutan pasar ditetapkan dengan Peraturan Nagari untuk Pasar Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari, Keputusan Manajer BUMNag untuk Pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag, Keputusan bersama Wali Nagari yang berserikat yang disetujui oleh Camat untuk Pasar Serikat, Peraturan Daerah untuk Pasar Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar atau UPTD, Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari untuk Pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Nagari, Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga untuk Pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, atau Keputusan Pimpinan BUMD untuk Pasar Daerah yang dikelola oleh BUMD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Sijunjung No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/94835/perda-kab-sijunjung-no-5-tahun-2014","377ee476-b835-421a-90f3-86810cc43e75","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
ON
AMENDMENT OF REGULATION
REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2014
ON MARKET MANAGEMENT

REGENT OF SIJUNJUNG
THE PROVINCE OF WEST SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
ON
AMENDMENT OF REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF
2014 ON MARKET MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to optimize the function of the market in order to provide services to the public in the field of trade and increase original nagari income through nagari markets and or union markets, it is necessary to regulate market management;
that in order to implement the provisions of Article 12 letter a of the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 1 of 2015 concerning Guidelines for Authority Based on Origin Rights and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0f914d1-ed13-421d-995f-e5d5c26f05b1","actionData","errors"]