[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0d92139-223b-4e4b-9534-5f932c7ba891","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-02-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan reklame
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan\r\npelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh\r\ninformasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan\r\nperekonomian dan memberikan manfaat bagi\r\npembangunan daerah yang berkelanjutan; bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat\r\ndan peningkatan minat kebutuhan reklame guna\r\nmeningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna\r\nmendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan\r\nantara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya,\r\naspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan,\r\naspek kepastian hukum, aspek kemanfaaatan dan aspek\r\npendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan\r\npembangunan di Kota Surakarta; bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun\r\n2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak\r\nsesuai dengan peraturan perundang-undangan dan\r\nperkembangan pembangunan di Kota Surakarta sehingga\r\nperlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan\r\nReklame;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n \n DI dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah\r\nBab III Perencanaan\r\nBab IV Jenis Reklame\r\nBab V Penyelenggara Reklame\r\nBab VI Perizinan\r\nBab VII Materi Naskah Reklame\r\nBab VIII Larangan\r\nBab IX Peran Serta Masyarakat\r\nBab X Penataan, Pengawasan dan Penertiban\r\nBab XI Sistem Informasi Penyelenggaraan Reklame\r\nBab XII Ketentuan Penyidikan\r\nBab XIII Ketentuan Pidana\r\nBab XIV Ketentuan Peralihan\r\nBab XV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023. \n Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 dicabut. \n 44 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame bertujuan untuk mengoptimalkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya, mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum melalui standarisasi reklame, melindungi dan mengendalikan penyelenggaraan reklame, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

\n\n

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengaturan, penataan, dan pengelolaan pendapatan di bidang reklame, termasuk menetapkan kebijakan, lokasi, dan titik reklame, mengelola informasi, menyediakan sarana dan prasarana, menerbitkan izin, serta memungut pajak dan retribusi. Perencanaan reklame dilakukan melalui penyusunan rencana induk reklame yang memperhatikan norma, etika, estetika kota, sosial budaya, ketertiban, keamanan, keselamatan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan pendapatan.

\n\n

Peraturan ini mengatur pola penyebaran perletakan reklame berdasarkan pewilayahan kawasan peruntukan, reklame terbatas, dan tanpa reklame. Pengelolaan titik reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan retribusi pemanfaatan aset, dengan pengelolaan titik strategis dilakukan melalui lelang terbuka. Jenis reklame yang diatur meliputi reklame papan, megatron, kain, selebaran, melekat, berjalan, udara, apung, film/slide, peragaan, dan lainnya, dengan ketentuan khusus untuk masing-masing jenis.

\n\n

Penyelenggara reklame meliputi pemilik reklame/produk dan/atau pihak ketiga, yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan izin, serta mengelola titik reklame. Penyelenggara reklame wajib memasang himbauan layanan publik, membayar pajak dan retribusi, menempelkan tanda lunas pajak, mencantumkan nama penyelenggara, memelihara sarana prasarana, membongkar reklame setelah izin berakhir, menempatkan reklame sesuai izin, tidak memindahkan hak penyelenggaraan, dan menanggung kerugian akibat pemasangan reklame.

\n","transitional_provisions","1. permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame; dan/atau\n2. izin Penyelenggaraan Reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya.","sanctions","1. Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 36 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA
NUMBER 3 OF 2023
on
ADVERTISEMENT MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the advertisement management is the embodiment of the implementation of citizens' rights to obtain information as one element in the development of the economy and provide benefits for sustainable regional development;
that with the rapid economic development and increasing interest in advertising needs in order to improve the quality of advertisement management in order to obtain optimization and achieve a balance between aspects of ethics, aspects of aesthetics, aspects of socio-culture, aspects of order and security, aspects of safety, aspects of legal certainty, aspects of benefit and aspects of income for the administration of government and development in the City of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0d92139-223b-4e4b-9534-5f932c7ba891","actionData","errors"]