[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0d1425d-1459-4d29-9fd8-5659f3316797","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-10-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Trenggalek","place_of_enactment","Trenggalek","theme","PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi dan tata usaha negara
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab. Trenggalek No.11 TLD No.86
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang \r\naman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka \r\nmenjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan \r\ndaerah perlu pedoman yang disusun berdasarkan cara dan \r\nmetode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak \r\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang \r\nlebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;\r\nb. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas \r\ndan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan \r\ndaerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan \r\nkebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;\r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun \r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\nbeserta peraturan pelaksanaannya, yang pengaturannya \r\nmasih bersifat umum dipandang belum cukup dijadikan \r\nsebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah, \r\nsehingga diperlukan pengaturan bersifat muatan lokal; \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah sebagaimana \r\ntelah berapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang \r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun \r\n2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pembuatan produk hukum daerah dengan substansi: \r\n(a)\tAsas pembuatan produk hukum daerah ;\r\n(b)\tMaksud dan tujuan pembuatan produk hukum daerah;\r\n(c)\tBentuk produk hukum daerah;\r\n(d)\tPenyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan;\r\n(e)\tPenyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan;\r\n(f)\tPenetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;\r\n(g)\tPembatalan produk hukum daerah berbentuk peraturan;\r\n(h)\tPenyebarluasan;\r\n(i)\tPeraturan pelaksanaan;\r\n(j)\tPartisipasi masyarakat;\r\n(k)\tPembiayaan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan \r\npaling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini \r\ndiundangkan. \n 100 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\n2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Trenggalek. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Jenis Produk Hukum Daerah:** Peraturan mengatur jenis-jenis produk hukum daerah, yang meliputi peraturan (Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota, Peraturan DPRD) dan penetapan (Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD).\n2. **Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah:** Pembentukan produk hukum daerah harus berdasarkan asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, konsisten baik secara vertikal maupun horizontal, kelestarian alam, kearifan lokal, dan norma/etika.\n3. **Tahapan Pembentukan Perda:** Pembentukan Perda meliputi tahapan perencanaan (melalui Propemperda), penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Propemperda disusun oleh DPRD dan Bupati, dan memuat daftar rancangan Perda berdasarkan skala prioritas.\n4. **Penyusunan Rancangan Perda:** Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Proses penyusunan melibatkan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Naskah akademik diperlukan untuk rancangan Perda, kecuali untuk APBD, pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang terbatas.\n5. **Pembahasan Perda:** Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD dan Bupati melalui dua tingkat pembicaraan. Persetujuan bersama diperlukan untuk menetapkan Perda.\n6. **Evaluasi dan Fasilitasi:** Rancangan Perda tertentu dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Rancangan Perda lainnya difasilitasi oleh Gubernur.\n7. **Penyusunan Perbup, Peraturan Bersama, dan Peraturan DPRD:** Peraturan ini juga mengatur penyusunan Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota, dan Peraturan DPRD, termasuk proses harmonisasi, fasilitasi, dan penetapan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TRENGGALEK
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TRENGGALEK REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
on
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TRENGGALEK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize a safe, orderly, prosperous and just community life and in order to guarantee legal certainty in the implementation of pemerintahan daerah, it is necessary to have guidelines that are prepared based on definite, standard and standardized methods and methods so that they do not conflict with higher laws and regulations, public interest and/or morality;
that regional legal products are the foundation in the implementation of pemerintahan daerah in accordance with the duties and authorities of each element of the penyelenggara pemerintahan daerah, so that their formation must be in line with the needs of the penyelenggaraan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0d1425d-1459-4d29-9fd8-5659f3316797","actionData","errors"]