[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0cec0aa-d81a-4ce9-8620-787af4be683b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-07-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tual","place_of_enactment","Tual","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GENDER
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/NO.5, TLD.NO.108/2019, LL SETDA KOTA TUAL 5 HAL : 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa memperhatikan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial, serta tidak boleh ada dikriminasi. Kesetaraan dan keadilan gender tersebut meliputi hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, dimana masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, sehingga perlu upaya untuk diwujudkan secara komprehensif dan proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal di Kota Tual. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah disepakati dan menjadi salah satu agenda dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun belum optimal dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah Kota Tual bersama seluruh pemangku hak yang berkepentingan lainnya. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah berwenang menyelenggarakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, demikian halnya ditegaskan dalam Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun Tahun 2018. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019. \n Penjelasan 5 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan di Kota Tual. Latar belakangnya adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak dasar warga negara yang menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta perlunya mengatasi ketimpangan gender yang masih terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum.

Peraturan ini mengatur wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan PUG, melaksanakan fungsi PUG (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang responsif gender), dan memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG, penyediaan anggaran PUG, dan penyediaan fasilitasi PUG yang meliputi kelembagaan PUG, data dan informasi gender, alat analisis gender, dan peran serta masyarakat.

Masyarakat memiliki peran serta dalam penyelenggaraan PUG, yang dilaksanakan dalam bentuk partisipasi dalam penetapan kebijakan PUG, peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG, penyediaan anggaran PUG, dan penyediaan fasilitas PUG. Perencanaan kebijakan PUG dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Daerah dengan menggunakan analisis gender. Pelaksanaan PUG dilakukan oleh kelompok penggerak dan kelompok teknis yang terdiri atas OPD dan Unit Kerja, yang ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan Focal Point PUG.

Anggaran PUG bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, alokasi Pendapatan dan Belanja Negara, partisipasi masyarakat, Coorporate Social Responsibility, dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. PUG dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan organisasi lainnya yang sah. Peraturan ini juga mengatur koordinasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PUG, serta pembinaan dan pengawasan oleh Walikota dan Gubernur.

","transitional_provisions","1. Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan tentang PUG.\n2. Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.\n3. Segala peraturan yang berkaitan PUG, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.","sanctions","1. Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) diancam sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran, peringatan, pencabutan izin, dan/atau penarikan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TUAL
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF TUAL CITY
NUMBER 05 YEAR 2019
TENTANG
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TUAL,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that considering the essence of human rights and basic
rights of citizens as stipulated in the
Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA
1945 which, among other things, affirms that
the position, function and role of men and women
must be guaranteed and realized equally in
a gender justice perspective in the implementation of
regional development;
that based on the values of Human Rights, both
women and men, must be treated equally
and equally in social life, and there must not
be any discrimination;
that gender equality and justice as
referred to in letter a includes the rights of citizens in
the social, economic, cultural, political and legal fields have not
been

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0cec0aa-d81a-4ce9-8620-787af4be683b","actionData","errors"]