[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0ad942c-6372-4f78-a858-b956fdbf9c4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-08-12","effective_date","2016-08-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama","place_of_enactment","Rasieye","theme","PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD KAB. TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah ke arah yang lebih efisien dengan memanfaatkan sumber daya alam dan membuka peluang untuk mengembangkan potensi daerah dalam upaya percepatan pembangunan serta meningkatkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama;\r\nb.\tbahwa pengelolaan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan, menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kepariwisataan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Prov. Papua Barat No. 13 Tahun 2013; dan Perda Prov. Papua Barat No. 14 Tahun 2013. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Fungsi dan Tujuan; Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; Sumber Daya Pariwisata; Pembangunan Kepariwisataan; Usaha Pariwisata; Pembangunan Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Badan Promosi Pariwisata; Kawasan Strategis; Hak, Kewajiban dan Larangan; Kewenangan Pemerintah Daerah; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016. \n - \n - \n 29 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengelola kepariwisataan di Kabupaten Teluk Wondama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, dan kebudayaan, mengangkat citra daerah, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat kearifan lokal, serta mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip menjunjung tinggi nilai agama, budaya, hak asasi manusia, kelestarian alam, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya pariwisata meliputi sumber daya alam, manusia, dan hasil karya manusia.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Teluk Wondama, kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan, serta melestarikan lingkungan alam. Pembangunan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, aksesibilitas, sumber daya pariwisata, produk wisata, dan sasaran pasar. Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan SDM kepariwisataan.

Industri pariwisata mencakup daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan SPA. Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi masyarakat adat dalam bidang usaha pariwisata.

Pemerintah Daerah mengembangkan destinasi pariwisata dengan memperhatikan kearifan lokal, kelestarian budaya dan lingkungan hidup, potensi ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan usaha pariwisata. Pemasaran pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan lembaga lainnya. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama yang merupakan lembaga swasta dan mandiri.

Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan sumber daya pariwisata, potensi pasar, lokasi strategis, perlindungan lingkungan hidup, pelestarian aset budaya, kesiapan masyarakat, dan kekhususan wilayah. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan berperan dalam pembangunan kepariwisataan. Wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat, pelayanan sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan berisiko tinggi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha dan kewajiban yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TELUK WONDAMA
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TELUK WONDAMA REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
MANAGEMENT OF TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TELUK WONDAMA,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of regional autonomy must be able to encourage regional economic development towards a more efficient direction by utilizing natural resources and opening up opportunities to develop regional potential in an effort to accelerate development and improve the lives of communities in Teluk Wondama Regency;
that the management of tourism, which is an integral part of regional development, must be carried out systematically, in a planned, integrated, and responsible manner while upholding the principles of justice and equity, respecting the rights of indigenous people, providing the widest possible opportunities to indigenous people and/or local communities

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0ad942c-6372-4f78-a858-b956fdbf9c4d","actionData","errors"]