[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0aa133a-aadc-41f6-8546-97e214383d80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan dprd
2017
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 35
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang\r\nHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan\r\nclan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;\r\nb. bahwa pengaruran mengenai Hak Keuangan dan\r\nAdministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah merupakan pedoman dalam rarigka\r\npenyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tunjangan\r\nkesejahteraan dan uang jasa pengabdian serta belania\r\npenunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas,\r\nfungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Hak.\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buron. \n 1.Pasal 18 ayat (6J Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 7'1, Tombahan Lembaron Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nnegara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali tcrakhir dengan UndangUndang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik\r\nlndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\n~epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLernbaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang\r\nHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Ta,nbaban\r\nLembaran negara Republilc Indonesia Nomor 6057);\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berito.\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD\r\nBAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD\r\nBAB IV UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD\r\nBAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD\r\nBAB VI PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD\r\nBAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB VIII KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB IX KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaetn Buton Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton \n 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 1), beserta peraturan pelaksanaannya sepanjang mengatur mengenai hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut. Selain itu, Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga. Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya, dan tunjangan transportasi.
Uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
Belanja penunjang kegiatan DPRD, yang meliputi program penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda, peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":90},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KERINCI
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 8 OF 2017
CONCERNING
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS OF LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE COUNCIL
REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE OF KERINCI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KERINCI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 28 of the
\nGovernment Regulation Number 18 of 2017 concerning Financial Rights and
\nAdministration of the Leadership and Members of the DPRD, it is necessary to stipulate a
\nRegional Regulation concerning Financial and Administrative Rights of the
\nLeadership and Members of the Regional People's Representative Council
\nof Kerinci Regency;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the State Constitution of the
\nRepublic of Indonesia of 1945;
Law Number 58 of 1958 concerning the Stipulation of
\nEmergency Law Number 21 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0aa133a-aadc-41f6-8546-97e214383d80","actionData","errors"]