[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0a759fd-d67c-48fe-88d6-6eca4af1414e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkalis","place_of_enactment","Bengkalis","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-SAMPAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD.2015/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentnang Pengelolaan Sampah; \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; PP No.81 Tahun 2012; \n Dalam Peraturan ini berisi 20 (dua puluh) bab dan 62 pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tugas,Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; Hak,Kewajiban, Tanggungjawab Masyarakat dan Pelaku Usaha; Prasarana dan Sarana Persampahan; Perizinan; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Pembiayaan Kompensasi dan Retribusi; Peran Serta Masyarakat; Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; Data dan Informasi; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyelesaian Sengketa; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015. \n Pengelolan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah, melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta pelayanan pengelolaan sampah yang baik. Mereka juga berkewajiban memelihara kebersihan lingkungan, mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, serta menyediakan wadah penampungan sampah yang sesuai. Peraturan ini juga mengatur mengenai prasarana dan sarana persampahan, perizinan usaha pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah, serta pembiayaan, kompensasi, dan retribusi terkait pengelolaan sampah.","transitional_provisions","1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini di Undangkan.\n2. Lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, 3R dan/atau tempat pemrosesan sampah yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 49 huruf c, d, e, dan g dikenakan denda maksimal Rp 500.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 49 huruf b, f, dan j dikenakan denda maksimal Rp 2.500.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 49 huruf i dan k diancam pidana kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp 10.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 49 huruf h diancam pidana kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp 50.000.000,00.\n5. Kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKALIS
RIAU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BENGKALIS REGENCY
NUMBER 2 OF 2015
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKALIS,

Considering:

that to implement the provisions of Article 12 paragraph (2),
Article 18 paragraph (2), Article 22 paragraph (2), Article 24 paragraph (3), Article 25
paragraph (4), Article 28 paragraph (3), Article 29 paragraph (3), Article 31 paragraph (3)
and Article 32 paragraph (3) of Law Number 18 of 2008
concerning Waste Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Waste Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic
of Indonesia;
Law Number 12 of 1956 concerning the
Formation of Autonomous Regions within the Environment of the
Central Sumatran Province (State Gazette of the Republic
of Indonesia of 1956 Number 25);
Law Number 18, 2008 concerning
Waste Management (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0a759fd-d67c-48fe-88d6-6eca4af1414e","actionData","errors"]