[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d08ce2b0-234a-4dcd-81e2-54543262c6a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana-tata-ruang-wilayah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No.61
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan\r\nruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras,\r\nseimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan\r\nkesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu ditetapkan\r\nkebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\ntentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kota Semarang\r\nNomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)\r\nKota Semarang Tahun 2000 – 2010 perlu untuk disesuaikan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a\r\ndan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana\r\nTata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031. \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43\r\nTahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19\r\nTahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45\r\nTahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3\r\nTahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008. \n Peraturan in mengatur hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tTujuan, Kebijakan Dan Strategi;\r\n3.\tRencana Struktur Ruang;\r\n4.\tRencana Pola Ruang;\r\n5.\tRencana Kawasan Strategis;\r\n6.\tArahan Pemanfaatan Ruang;\r\n7.\tPengendalian Pemanfaatan Ruang;\r\n8.\tHak, Kewajiban, Dan Peran Masyarakat;\r\n9.\tPengawasan Penataan Ruang;\r\n10.\tKoordinasi Penataan Ruang;\r\n11.\tPenyelesaian Sengketa;\r\n12.\tPenyidikan;\r\n13.\tKetentuan Pidana;\r\n14.\tKetentuan Lain-Lain;\r\n15.\tKetentuan Peralihan\r\n16.\tKetentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2011. \n Mencabut Peraturan Daerah Kota\r\nSemarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota\r\nSemarang Tahun 2000 – 2010 \n 186 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.\n\nKebijakan penataan ruang meliputi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Pengembangan struktur ruang mencakup pemantapan pusat pelayanan kegiatan, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kualitas prasarana. Pengembangan pola ruang meliputi pengelolaan kawasan lindung (peningkatan fungsi lindung, pelestarian cagar budaya, penyediaan ruang terbuka hijau) dan kawasan budidaya (pengaturan pengembangan, pengembangan ruang kota kompak, pengelolaan kawasan pantai).\n\nKawasan strategis meliputi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi (pusat kota sebagai kawasan bisnis, pemanfaatan kawasan pelabuhan), daya dukung lingkungan hidup (pengendalian banjir, pengaturan reklamasi), dan sosial budaya (pelestarian bangunan bersejarah, pengembangan pariwisata). Rencana struktur ruang meliputi sistem pusat pelayanan (pembagian wilayah kota/BWK, penetapan pusat pelayanan) dan sistem jaringan (transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan).\n\nRencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung (perlindungan kawasan, perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana) dan kawasan budidaya (hutan produksi, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, industri, olahraga, wisata, transportasi, pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, pertambangan, pelayanan umum).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF SEMARANG CITY
NUMBER 14 OF 2011 NUMBER 14

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING
SPATIAL PLANNING
OF SEMARANG CITY 2011 - 2031

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

Considering:

that to direct development by utilizing regional space in a productive, efficient, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve public welfare and security, it is necessary to establish a policy on the Spatial Planning of Semarang City;
that with the enactment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the Regional Regulation of Semarang City Number 5 of 2004 concerning the Spatial Planning (RTRW) of Semarang City for the Year 2000 – 2010 needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Spatial Planning (RTRW) of Semarang City for the Year 2011 – 2031.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d08ce2b0-234a-4dcd-81e2-54543262c6a8","actionData","errors"]