[{"_1":2,"_102":-5,"_103":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d08c3987-ab8a-49da-b20d-baed5400ebae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_98":99,"_100":101},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":79,"_85":-5,"_86":-5,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97},"title","Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Gizi Nasional","short_title","Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2026","number","2","year","2026","published_date","2026-03-02","effective_date","2026-04-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","76918711-9d39-4413-9b0a-7095fc731205","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Gizi Nasional","short_name","Peraturan BGN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f38dcfcd-5d46-4297-b2ec-bbe075f94286","Reformasi Birokrasi Pemerintah","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2026 menetapkan pedoman pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima melalui reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mekanisme pembangunan ZI yang mencakup tahapan pencanangan, penetapan unit kerja, pembangunan area perubahan, serta pemantauan dan evaluasi. Kepala Badan Gizi Nasional memegang kewenangan tertinggi dalam menetapkan unit kerja yang akan membangun ZI berdasarkan kriteria layanan utama, tingkat risiko, dan dampak terhadap masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, dibentuk Tim Penilai Internal (TPI) yang bertugas melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi, serta memberikan asistensi dan pendampingan kepada unit kerja.

Unit kerja yang ditetapkan wajib menyusun rencana aksi yang selaras dengan enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas dan transparansi birokrasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE NATIONAL NUTRITION AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2026
CONCERNING
DEVELOPMENT OF INTEGRITY ZONES TOWARDS CORRUPTION-FREE AREAS AND CLEAN AND SERVING BUREAUCRATIC AREAS WITHIN THE NATIONAL NUTRITION AGENCY

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

HEAD OF THE NATIONAL NUTRITION AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to realize a competitive bureaucracy, clean and accountable government, and excellent public service quality, it is necessary to regulate the development of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d08c3987-ab8a-49da-b20d-baed5400ebae","actionData","errors"]