[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d08490b5-b92f-4a0d-b2e9-4aa3c4984f39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-06-26","effective_date","2013-08-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bitung","place_of_enactment","Bitung","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.KOTA BITUNG 2013/NO.25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Duasudara Kota Bitung ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi pembayaran kewajiban pokok maupun non-pokok kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai persyaratan amandemen kontrak Rekening Dana Investasi (RDI), pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelayanan air minum terhadap masyarakat dalam upaya memenuhi target cakupan pelayanan air bersih sebagai target Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015.

Pemerintah Kota Bitung melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang pada PDAM sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara bertahap dimulai sejak Tahun 2013 dan berakhir paling lambat pada Tahun 2020. Pelaksanaan teknis penyertaan modal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Dalam menjalankan operasionalnya, PDAM wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. PDAM juga harus meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial, serta melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja.

Pengaturan mengenai hasil usaha atau bagian laba dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kota Bitung pada PDAM Kota Bitung dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi PDAM diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Dewan Pengawas setiap triwulan dan setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan PDAM. Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kota Bitung untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PDAM.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BITUNG
REGIONAL REGULATION OF BITUNG CITY
NUMBER 4 YEAR 2013
ABOUT
BITUNG CITY GOVERNMENT'S CAPITAL PARTICIPATION
IN REGIONAL WATER COMPANY DUASUDARA BITUNG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BITUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that clean water is a basic need of the community so that the Regional Water Company Duasudara Bitung City needs to increase the quantity, continuity and quality of clean water services to the people of Bitung City and increase the company's business growth;
that according to the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, the capital participation of the Regional Government is determined by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Bitung City Government's Capital Participation in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d08490b5-b92f-4a0d-b2e9-4aa3c4984f39","actionData","errors"]