[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d07ff61c-ebf5-4aef-94a5-471c1436e7d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2018-09-01","effective_date","2017-05-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Penyelenggaraan Ibadah Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ibadah haji
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, 04/05/2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ibadah Haji
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan penetapan Peraturan Daerah ini adalah:\r\nBahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi UU, yang pada intinya disebutkan bahwa pembiayaan transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum yang mengatur Peraturan ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) UUD Negara RI 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. UU No.67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantantra Tingkat II. UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi UU. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nKetentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Pelaksanaan Transportasi Dan Akomodasi Jamaah Haji Dari Daerah Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Daerah, Pembiayaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pentutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 ini mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Semarang. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.\n\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji daerah, yang meliputi pembentukan PPIH Daerah yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya. PPIH Daerah bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan ibadah haji di daerah, dibantu oleh Petugas Haji Daerah (TPHD dan TKHD) yang memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi.

\n\n

Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah, dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian, keselamatan, keamanan, dan kepentingan nasional. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pelaksana transportasi dan akomodasi yang ditetapkan melalui perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak, spesifikasi transportasi dan akomodasi, kapasitas jamaah haji, pembiayaan, dan jangka waktu.

\n\n

Biaya operasional PPIH Daerah dan biaya pelaksanaan transportasi serta akomodasi jamaah haji dibebankan pada APBD. Pengelolaan biaya operasional PPIH Daerah serta biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dilakukan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan. PD yang sama juga bertanggung jawab atas pengelolaan biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dan wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan haji daerah kepada Bupati.

\n\nBupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji daerah, dan pengawasan dilakukan melalui sistem pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2017
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF HAJJ PILGRIMAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 35 of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage as amended by Law Number 34 of 2009 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2009 concerning Amendments to Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage into Law, which essentially states that the financing of Hajj Pilgrims' transportation from the area of origin to the embarkation and from debarkation to the area of origin is the responsibility of the Regional Government and stipulated in Regional Regulation.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d07ff61c-ebf5-4aef-94a5-471c1436e7d2","actionData","errors"]