[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d07f5d37-8262-45c6-b6d4-512fa21526b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-11-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-penyelenggaraan-penyuluhan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2015/NO. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n Guna mengoptimalkan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dikembangkan pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ke arah pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha. \n Dasar hukum peraturan daerah ini adalah:\r\nUU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2009; Perpres No. 154 Tahun 2014; Permenpan No. PER/02/MENPAN/2/2008; Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN No. 54/Permentan/OT.210/11/2008, No. 23.A Tahun 2008; Permenpan No. PER/19/M.PAN/10/2008; Permentan No. 01/Permentan/OT.140/1/2008; Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala BKN No. PB.01/MEN/2009 dan No. 14 Tahun 2009; Permentan No. 25/Permentan/OT.140/5/2009; Permentan No. 82/Permentan/OT/140/8/2013; Permenpan RB No. 27 Tahun 2013; Perda No. 38 Tahun 2007; dan Perda No. 1 Tahun 2009.\r\n \r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang perencanaan penyelenggaraan penyuluhan yang meliputi program penyuluhan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Penyuluhan diselenggarakan oleh Penyuluh PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta. Penyelenggaraan penyuluhan diantaranya dilaksanakan dengan pendekatan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU), penerapan metode penyuluhan, dan pendekatan perorangan, kelompok, dan massal. Supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang yang diselenggarakan secara terkoordinasi, berkala dan berkelanjutan. Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan disediakan melalui APBN dan APBD baik provinsi maupun kabupaten, baik secara sektoral maupun lintas sektoral dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2015. \n 32 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;\nPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten kolaka.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja penyuluh dan mengembangkan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Ketentuan Substansial:

Perencanaan penyuluhan dilakukan melalui penyusunan programa penyuluhan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
Penyuluhan diselenggarakan oleh penyuluh PNS, THL-TBPP, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta.
Penyelenggaraan penyuluhan meliputi sistem kerja latihan dan kunjungan (LAKU), penerapan metode penyuluhan, dan pendekatan perorangan, kelompok, dan massal.
Supervisi, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang untuk mengetahui efektivitas perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan.
Penyuluh wajib membuat laporan penyelenggaraan penyuluhan secara berjenjang.
Pembiayaan penyuluhan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY EXTENSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA REGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the performance of Agriculture, Fisheries and Forestry Extension Workers in the implementation of Agriculture, Fisheries and Forestry Extension, Guidelines for the implementation of Agriculture, Fisheries and Forestry Extension are developed towards developing the capabilities, knowledge, skills and attitudes of main actors and business actors;
that based on the considerations as referred to in letter a, and to follow up on the mandate of articles 6 and 7 of Law Number 16 of 2006 concerning the Agricultural Extension System. Fisheries and Forestry, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d07f5d37-8262-45c6-b6d4-512fa21526b6","actionData","errors"]