[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0692233-175a-416b-8ae8-4eff55e63586","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rwetribusi Parkir Ditepi Jalan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 25 Tahun 2011","number","25","year","2011","published_date","2011-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kediri","place_of_enactment","Pamenang","theme","Rwetribusi Parkir Ditepi Jalan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PARKIR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD tahun 2011 Nomor 25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rwetribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap\r\nmasyarakat khususnya di bidang parkir, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nDaerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi\r\nJalan Umum, perlu diganti;\r\n b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Retribusi Parkir di Tepi\r\nJalan Umum; \r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah\r\nKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n2730);\r\n 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang\r\nBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3851); \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran\r\nNegara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4444);\r\n 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara\r\nPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);\r\n 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas\r\nJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);\r\n 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);\r\n 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan\r\nPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4593); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan\r\nPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas\r\nPendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan;\r\n 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas\r\nParkir untuk Umum;\r\n 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik\r\nPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D);\r\n 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan\r\nPemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun\r\n2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);\r\n 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi\r\ndan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun\r\n2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55); \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nKETENTUAN PERPARKIRAN\r\nBAB III\r\nNAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI \r\nBAB IV\r\nGOLONGAN RETRIBUSI \r\nBAB V\r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA\r\nBAB VI\r\nPRINSIP DAN SASARAN DALAM\r\nPENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VII\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI \r\nBAB VIII\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN \r\nBAB IX\r\nMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG\r\nBAB X\r\nTATA CARA PEMUNGUTAN \r\n BAB XI\r\nPENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN \r\nBAB XII\r\nPENAGIHAN \r\nBAB XIII\r\nKEBERATAN \r\nBAB XIV\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN\r\nBAB XV\r\nKEDALUWARSA PENAGIHAN\r\nBAB XVI\r\nPENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI\r\nYANG KEDALUWARSA \r\nBAB XVII\r\nPEMERIKSAAN RETRIBUSI\r\nBAB XVIII\r\nPENGURANGAN, KERINGANAN DAN\r\nPEMBEBASAN RETRIBUSI\r\nBAB XIX\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB XX\r\nPENYIDIKAN \r\nBAB XXI\r\nSANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XXII\r\nKETENTUAN PIDANA\r\nBAB XXIII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah\r\nKabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kediri. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan dan mengatur pengguna jalan umum guna menekan angka kemacetan lalu lintas.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**: Retribusi dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, dan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir tersebut.\n2. **Golongan Retribusi**: Retribusi parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**: Diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan.\n4. **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**: Tarif retribusi ditetapkan untuk setiap kali parkir dan untuk parkir berlangganan. Hasil pungutan merupakan Pendapatan Asli Daerah.\n5. **Sistem Parkir Berlangganan**: Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi parkir dengan sistem parkir berlangganan yang pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan instansi terkait atau antar Pemerintah Daerah.\n6. **Wilayah Pemungutan**: Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Kediri.\n7. **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**: Masa retribusi berbeda untuk parkir biasa dan parkir berlangganan. Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n8. **Tata Cara Pemungutan**: Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n9. **Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**: Pembayaran dilakukan secara tunai di tempat pelayanan atau tempat lain yang ditunjuk.\n10. **Penagihan**: Penagihan didahului dengan Surat Teguran dan menggunakan STRD.\n11. **Keberatan**: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.\n12. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.\n13. **Kedaluwarsa Penagihan**: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun.\n14. **Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa**: Piutang yang kedaluwarsa dapat dihapuskan.\n15. **Pemeriksaan Retribusi**: Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan.\n16. **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**: Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.\n17. **Insentif Pemungutan**: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.\n18. **Penyidikan**: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik.\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEDIRI REGENCY GOVERNMENT
KEDIRI REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 25 OF 2011
CONCERNING
PARKING RETRIBUTION ON ROADSIDE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEDIRI,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and to improve services to the community, especially in the field of parking, the Regional Regulation of Kediri Regency Number 1 of 2007 concerning Parking Retribution on Public Roads, needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Kediri Regency Regional Regulation concerning Parking Retribution on Public Roads;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the East Java Province as amended by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0692233-175a-416b-8ae8-4eff55e63586","actionData","errors"]