[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d065fe8e-aaf6-4100-8ca7-181997aa1168","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Retribusi Atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-02-23","effective_date","2010-02-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Retribusi Atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Retribusi Atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas dan berdasarkan laporan dimaksud pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian;bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaporan kematian penduduk dan dalam rangka kepedulian Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah kematian, dipandang perlu diadakan pembebasan retribusi pengganti biaya cetak atas penerbitan akta kematian; untuk maksud tersebut, dipandang membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembebasan Retribusi atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.\r\n \r\n\r\n \n Dasar Hukum: 1.\tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n4.\tUndang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan \r\n5.\tPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan \r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n\r\n7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n\r\n8.\tPeraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas-daerah Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 \r\n\r\n9.\tPeraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembebasan Retribusi atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.\r\n \n MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2010. \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembebasan Retribusi atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembebasan Retribusi atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran pelaporan kematian penduduk dan meringankan beban masyarakat yang terkena musibah kematian, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.\n\nKetentuan substansial yang diatur meliputi penambahan definisi terkait kematian dan akta kematian, kewajiban pelaporan kematian oleh keluarga kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian, pencatatan kematian oleh pejabat pencatatan sipil berdasarkan laporan dan keterangan dari Kepala Desa/Lurah, pembebasan retribusi untuk setiap penerbitan kutipan Akta Kematian, serta persyaratan penerbitan Akta Kematian yang harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dan melampirkan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk. Tata cara penerbitan Akta Kematian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Bantaeng No. 4 Tahun 2008 tentang Pembebasan Retribusi Atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47082/perda-kab-bantaeng-no-4-tahun-2008","f65f475a-0188-4bcc-9bec-3c4bd2a21852","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2010 NUMBER 2

GOVERNMENT OF BANTAENG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 2 OF 2010

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
OF BANTAENG REGENCY NUMBER 4 OF 2008
CONCERNING EXEMPTION OF RETRIBUTION FOR ISSUANCE OF
BIRTH CERTIFICATES, FAMILY CARDS AND
IDENTITY CARDS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d065fe8e-aaf6-4100-8ca7-181997aa1168","actionData","errors"]