[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d05ba013-7b9e-4043-89bb-26d52274de1f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2014 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka membenahi/ memperbaiki legalitas\r\n Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir\r\n (PD. BPR ROHIL) yang merupakan salah satu Perusahaan\r\n Daerah milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang\r\n bergerak dibidang perbankan, maka beberapa Pasal dalam\r\n Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun\r\n 2007 tentang Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat \r\nRokan Hilir (PD. BPR ROHIL) tidak sesuai dengan \r\nketentuan dan peraturan perundang-undangan yang\r\n berlaku dan perlu dilakukan perubahan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan \r\nHilir merupakan salah satu mitra Pemerintah Daerah\r\n untuk melakukan pembinaan dan pelayanan permodalan\r\n bagi usaha masyarakat yang potensial untuk dikembangkan dan untuk lebih meningkatkan pelayanan\r\n prima akan jasa-jasa perbankan dalam mendorong \r\npertumbuhan perekonomian Daerah sangat diperlukan\r\n pembinaan, permodalan, manajemen dan akuntabilitas. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik\r\nPemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. \n Dalam peraturan ini berisi tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 02 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kabupaten rokan hilir yang merupakan salah satu mitra Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan permodalan bagi usaha masyarakat yang potensial untuk dikembangkan dan untuk lebih meningkatkan pelayanan prima akan jasa-jasa perbankan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah sangat diperlukan pembinaan, permodalan, manajemen dan akuntabilitas.\r\n.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- **Definisi:** Penambahan definisi istilah-istilah seperti Modal Daerah, Penyertaan Modal Daerah, PD BPR Rokan Hilir, Modal Dasar, Modal Disetor, Pembagian Laba, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan, dan Jasa Produksi.\n- **Modal Dasar:** Penetapan modal dasar PD. BPR Rokan Hilir sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan modal disetor sebesar Rp. 14,850,000,000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan PT. Bank Riau Kepri.\n- **Direksi:** Perubahan persyaratan anggota Direksi, termasuk batas umur maksimal 56 tahun.\n- **Badan Pengawas:** Perubahan terkait masa jabatan Badan Pengawas yang diangkat oleh kepala daerah berdasarkan RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.\n- **Pembagian Laba Bersih:** Perubahan pembagian laba bersih PD. BPR Rokan Hilir setelah dipotong pajak, dengan alokasi untuk pemegang saham, cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, dan jasa produksi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[106],{"_107":108,"_109":110},"text","Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir","link","","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ROKAN HILIR
ROKAN HILIR REGIONAL REGULATION
NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 02 OF 2007
CONCERNING REGIONAL COMPANY OF RURAL CREDIT BANK
ROKAN HILIR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

Considering:

that in order to improve/correct the legality of the Regional Company of Rural Credit Bank of Rokan Hilir (PD. BPR ROHIL) which is one of the Regional Companies owned by the Government of Rokan Hilir Regency engaged in the banking sector, several Articles in the Regional Regulation of Rokan Hilir Regency Number 02 of 2007 concerning the Regional Company of Rural Credit Bank of Rokan Hilir (PD. BPR ROHIL) are not in accordance with the prevailing laws and regulations and need to be amended;
that the Regional Company of Rural Credit Bank of Rokan Hilir is one of the partners of the Regional Government to carry out guidance and capital services for community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d05ba013-7b9e-4043-89bb-26d52274de1f","actionData","errors"]