[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d056386b-308f-4190-9629-9614d75e0708","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2007","number","02","year","2007","published_date","2007-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2007/No.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah,\r\nuntuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan \r\nKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga \r\ndapat mendorong peranan Koperasi, Usaha Mikro, \r\nKecil dan Menengah menjadi tangguh, mampu dan \r\nmandiri terutama dalam memperkuat struktur \r\nekonomi lokal;\r\n b. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah \r\ndapat diberdayakan dengan memberikan peluang \r\nberusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan \r\nperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi \r\ndaerah Kabupaten Selayar;\r\nc. bahwa untuk mendorong prakarsa masyarakat dalam \r\nmelakukan usaha baik dalam skala Mikro, Kecil dan \r\nMenengah yang merupakan bagian integral dari \r\nekonomi rakyat, maka kedudukan dan peran yang \r\nstrategisnya akan mewujudkan struktur ekonomi yang \r\nkuat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a,b dan c, perlu membentuk \r\nPeraturan Daerah tentang Pembinaan dan \r\n2\r\nPengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil \r\ndan Usaha Menengah.\r\n \n Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang \r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 \r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum \r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3209);\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang \r\nPerkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3502);\r\n4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha \r\nKecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3611);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari \r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\n3\r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4389);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan \r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun \r\n2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor \r\n32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi \r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4548);\r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang \r\nPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian \r\ndan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3540);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang \r\nPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh \r\nKoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n4\r\n1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3591);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang \r\nKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi \r\nsebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3952);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang \r\nPenyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun \r\n2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah \r\nKabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun \r\n2006 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas \r\nDaerah Dalam Kabupaten Selayar (lembaran Daerah \r\nTahun 2006 Nomor 2) \n Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR \r\nTENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN \r\nKOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA \r\nMENENGAH. \r\nBAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nPasal 1\r\nDalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :\r\n1. Daerah adalah Kabupaten Selayar;\r\n2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Selayar yang terdiri dari \r\nKepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur \r\npenyelenggara pemerintahan;\r\n3. Bupati adalah Bupati Selayar;\r\n4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar;\r\n5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten \r\nSelayar;\r\n6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal \r\nKabupaten Selayar;\r\n7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau \r\nbadan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya \r\nberdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi \r\nrakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;\r\n8. Perkoperasian adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi;\r\n9. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan \r\nkegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita\u0002cita bersama;\r\n6\r\n10. Pemberdayaan koperasi, adalah upaya yang dilakukan oleh \r\npemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat dalam bentuk \r\nmenumbuhkan iklim usaha, membina dan mengembangkan usaha, \r\nsehingga mampu memperkuat usaha, mandiri dan bekerjasama\r\ndengan pelaku usaha lainnya.\r\n11. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh \r\npemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat melalui \r\npemberian bimbingan, perlindungan dan bantuan perkuatan untuk \r\nmenumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha \r\nMikro, Usaha Kecil dan Menengah menjadi tangguh dan mandiri;\r\n12. Pengawasan adalah segala bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan \r\natau perbaikan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam \r\nrangka mengarahkan agar tujuan pembinaan dan pengembangan \r\nKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat berjalan \r\nsebagaimana mestinya;\r\n13. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan \r\nmemenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan di \r\nbawah usaha kecil;\r\n14. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan \r\nmemenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan \r\nsebagaimaa diatur dalam peraturan perundang-undangan;\r\n15. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi \r\nkriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana \r\ndiatur dalam peraturan perundang-undangan;\r\n16. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan \r\nberanggotakan orang seorang;\r\n7\r\n17. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan \r\nberanggotakan Badan Hukum Koperasi;\r\n18. Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang dilaksanakan sekurang\u0002kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun dalam rangka \r\npertanggungjawaban pengurus;\r\n19. Pengurus adalah personifikasi Badan Hukum Koperasi, dimana \r\npengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama \r\nkoperasi serta mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan;\r\n20. Pengawas adalah mewakili anggota untuk mengawasi kehidupan \r\nkoperasi dan pelaksanaan kebijaksanaan;\r\n21. Anggaran Dasar Koperasi adalah memuat ketentuan-ketentuan pokok \r\nyang merupakan dasar tata kehidupan koperasi sehingga di dalamnya \r\ndimuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan \r\nmudah dimengerti oleh siapapun.\r\n22. Unit Usaha Otonom adalah unit usaha yang merupakan bagian dari \r\nusaha koperasi yang dikelola secara otonom;\r\n23. Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan atau keuntungan \r\nkoperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi \r\nbiaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam \r\ntahun buku yang bersangkutan;\r\n24. Unit Usaha Simpan Pinjam adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak \r\ndi bidang usaha Simpan Pinjam;\r\n25. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya \r\nhanya usaha simpan pinjam;\r\n26. Usaha Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk \r\nmenghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha \r\nsimpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, \r\ncalon anggota koperasi yang bersangkutan koperasi lain dan atau \r\nanggotanya;\r\n8\r\n27. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota dan calon \r\nanggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi \r\nyang bersangkutan;\r\n28. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat \r\ndipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan \r\npinjam meminjam antara koperasi dengan usaha kecil dan menengah \r\natau pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi \r\nutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang \r\ndisertai dengan sejumlah imbalan;\r\n29. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan \r\ndengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam \r\nmeminjam antara Bank dan KUMKM, yang mewajibkan pihak \r\npeminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu \r\ndisertai dengan pemberian bunga;\r\n30. Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau \r\ntagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau \r\nkesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan KUMKM, yang \r\nmewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau \r\ntagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan \r\natau bagi hasil;\r\n31. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang \r\ndapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal atau \r\nmeningkatkan kegiatan usaha;\r\n32. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik \r\nyang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang \r\ndidirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam daerah, \r\nbaik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian \r\nmenyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang \r\nperekonomian rakyat;\r\n9\r\n33. Penilaian Kesehatan KSP dan USP adalah penilaian yang dilakukan \r\ndengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui penilaian \r\nberbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan \r\nusaha KSP dan USP dimaksud;\r\n34. Kesehatan Usaha adalah kondisi atau keadaaan yang dinyatakan \r\nsehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat dari suatu kegiatan \r\nusaha;\r\n35. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha mikro, usaha kecil, dengan \r\nusaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan \r\npengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan \r\nmemperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan \r\nsaling menguntungkan;\r\n36. Klasifikasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja \r\nsuatu koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam \r\nsuatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria dan atau \r\nstandar penilaian yang ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan \r\nUsaha Kecil dan Menengah;\r\n37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD \r\nadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar.\r\nBAB II\r\nLANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP\r\nPasal 2\r\n(1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan \r\nMenengah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.\r\n10\r\n(2) Pembinaan dan pengembangan koperasi Usaha Mikro Kecil dan \r\nMenengah berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan.\r\n(3) Prinsip Koperasi berdasarkan :\r\na. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;\r\nb. Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;\r\nc. Pembagian SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya \r\njasa usaha masing-masing;\r\nd. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;\r\ne. Kemandirian;\r\nf. Pendidikan koperasi;\r\ng. Kerjasama antar koperasi;\r\n(4) Prinsip Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah saling \r\nmemerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.\r\nBAB III\r\nMAKSUD DAN TUJUAN\r\nPasal 3\r\n(1) Pembinaan KUMKM dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan \r\nanggota dan masyarakat;\r\n(2) Pengembangan KUMKM adalah dimaksudkan untuk melakukan \r\npembinaan dengan cara mendorong, memperkokoh dan memantapkan \r\norganisasi, tatalaksana, manajemen serta usaha koperasi, usaha \r\nmikro, usaha kecil dan usaha menengah;\r\n(3) Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) dan (2) Pasal ini, bertujuan untuk:\r\na. membangun perekonomian rakyat;\r\nb. meningkatkan kualitas dan peran KUMKM;\r\n11\r\nc. memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota dan \r\nmasyarakat pada umumnya;\r\nd. mendorong tumbuh kembangnya KUMKM;\r\ne. meningkatkan kemampuan KUMKM menjadi usaha yang mandiri \r\ndan tangguh agar mempunyai daya saing dalam dunia usaha; dan\r\nf. meningkatkan kesempatan perluasan kerja dan berusaha bagi \r\nKUMKM sehingga dapat berperan dalam pembangunan ekonomi \r\ndaerah dan perekonomian global.\r\ng. membangun prakarsa masyarakat untuk memperoleh dan \r\nmemperkuat ketahanan ekonomi.\r\nBAB IV\r\nRUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN\r\nPasal 4\r\n(1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan KUMKM meliputi:\r\na. meningkatkan dan memantapkan fungsi organisasi, tatalaksana, \r\nmanajemen dan usaha KUMKM;\r\nb. memberikan advokasi, konsultasi, bantuan di bidang hukum, \r\nekonomi, dan lain sebagainya untuk kelancaran jalannya \r\norganisasi dan usaha KUMKM dengan memperhatikan anggaran \r\ndasar, anggaran rumah tangga serta prinsip KUMKM;\r\nc. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola \r\nKUMKM;\r\nd. menyeleksi dan melakukan penilaian kinerja KUMKM yang \r\nberprestasi;\r\ne. melakukan klasifikasi KUMKM;\r\n12\r\nf. Melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP\r\n(2) Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat \r\nKeputusan Bupati.\r\nBAB V\r\nPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN\r\nPasal 5\r\n(1) Pembinaan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :\r\na. Kemandirian;\r\nb. Transparansi;\r\nc. Demokrasi;\r\nd. Profesionalisme;\r\ne. Efisien, efektif, dan ekonomis;\r\nf. Kompetitif; dan\r\ng. Koordinatif.\r\n(2) Pengembangan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai \r\nberikut:\r\na. Kelembagaan;\r\nb. Finansial; dan\r\nc. Teknis Operasional.\r\nPasal 6\r\n(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Daerah menjalankan \r\ntugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, \r\nbaik diminta maupun tidak oleh KUMKM guna mendorong \r\npertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang kondusif.\r\n13\r\n(2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif \r\nPemerintah Daerah memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya \r\nkepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.\r\n(3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan \r\nkemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar koperasi, \r\nUsaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah maupun antar \r\nKoperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan \r\nBadan Usaha lainnya.\r\nPasal 7\r\n(1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pembinaan dan bimbingan \r\nteknis, harus berorientasi kepada pemberian kemudahan dan \r\nperlindungan bagi KUMKM.\r\n(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, fasilitasi, dan \r\nkemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan berusaha, \r\njuga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan \r\nbimbingan manajemen serta alih teknologi.\r\n(3) Setiap fasilitas permodalan dari Pemerintah, BUMN, BUMD dan \r\nSwasta di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas.\r\nPasal 8\r\nDalam upaya pemberian dukungan perkuatan, Pemerintah mendorong \r\nKoperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk \r\nmengembangkan kewirausahaan dan daya saing dalam mekanisme pasar \r\nyang berkeadilan.\r\nPasal 9\r\nDalam rangka pemberian perlindungan kepada KUMKM, Pemerintah \r\nDaerah menetapkan kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan \r\n14\r\nperaturan perundang-undangan yang berlaku terhadap upaya \r\npengembangan KUMKM yang memiliki usaha yang sama, guna \r\nmenciptakan iklim usaha yang sehat, dinamis, tangguh dan mandiri.\r\nPasal 10\r\n(1) Menumbuhkan iklim usaha dan perlindungan usaha kepada KUMKM, \r\nmeliputi:\r\na. Lokasi Usaha baik pasar tradisional atau lokasi pasar tertentu;\r\nb. Ruang pertokoan, pusat perbelanjaan;\r\nc. Lokasi sentra bagi Usaha Mikro Kecil;\r\nd. Sertifikasi lahan usaha;\r\n(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran hasil produk KUMKM.\r\nPasal 11\r\n(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, dilakukan \r\npembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha melalui :\r\na. Pendaftaran calon mitra binaan oleh Pejabat Instansi Teknis;\r\nb. Fasilitasi pembentukan kelompok Usaha Mikro, Paguyuban, \r\nAsosiasi/Himpunan dan Forum komunikasi lainnya;\r\nc. Pembinaan dan pengembangan usaha melalui dukungan \r\nperkuatan pada :\r\n1. Lokasi usaha yang digunakan;\r\n2. Sarana dan prasarana.\r\n(2) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro menjadi tanggung jawab \r\nDinas di bawah koordinasi Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas dan \r\nInstansi teknis terkait.\r\n15\r\nBAB VI\r\nKOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN\r\nPasal 12\r\n(1) Pembinaan dan Pengembangan KUMKM dilaksanakan oleh Instansi \r\nteknis di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas.\r\n(2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) meliputi keterpaduan penyusunan kebijakan, \r\npelaksanaan program kegiatan, pembinaan, pemberdayaan \r\npengembangan, pemantauan dan evaluasi.\r\n(3) Keterpaduan, penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang \r\npembinaan KUMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas \r\nInstansi teknis terkait dan lembaga teknis lainnya.\r\nBAB VII\r\nKRITERIA KUMKM\r\nPasal 13\r\n(1) Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut:\r\na. Badan usaha berbentuk badan hukum;\r\nb. Memiliki modal sendiri dan atau modal luar;\r\nc. Memiliki domisili hukum yang tetap;\r\nd. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan \r\nyang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun \r\ntidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;\r\ne. Kegiatan usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung \r\ndengan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan anggota.\r\n(2) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut :\r\n16\r\na. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara \r\nIndonesia;\r\nb. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,-\r\n(sepuluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan \r\ntempat usaha;\r\nc. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. \r\n100.000.000,- (seratus juta rupiah);\r\n(3) Usaha Kecil mempunyai kritertia sebagai berikut :\r\na. Milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah\r\nb. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,-\r\n(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan \r\ntempat usaha;\r\nc. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya \r\nRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);\r\nd. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan \r\nyang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun \r\ntidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;\r\ne. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan \r\nhukum atau badan usaha yang berbadan hukum.\r\n(4) Usaha menengah mempunyai kriteria sebagai berikut:\r\na. Milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah;\r\nb. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. \r\n1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah \r\ndan bangunan tempat usaha;\r\nc. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya \r\nRp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)\r\n17\r\nd. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan \r\nyang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun\r\ntidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;\r\ne. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan \r\nhukum atau badan usaha yang berbadan hukum.\r\n(5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan \r\nayat (4) Pasal ini, dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan \r\npertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur lebih lanjut \r\ndalam Peraturan Bupati.\r\nBAB VIII\r\nKEGIATAN KUMKM\r\nPasal 14\r\n(1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KUMKM diarahkan pada \r\nbidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota \r\ndan masyarakat.\r\n(2) KUMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif \r\ntetapi harus efisien, efektif, dan ekonomis.\r\n(3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, \r\nketentuan pelaksanaan jasa/bunga mengacu pada suku bunga yang \r\nberlaku di pasar dan ditetapkan melalui keputusan Rapat Anggota \r\nTahunan.\r\nPasal 15\r\n(1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan \r\nmemperoleh sisa hasil usaha yang pembagiannya diarahkan pada :\r\na. Dana cadangan;\r\nb. Pembagian keuntungan menurut jasa simpanan dan jasa usaha;\r\n18\r\nc. Dana pendidikan;\r\nd. Dana pembangunan daerah kerja;\r\ne. Dana Pengurus;\r\nf. Pengawas dan karyawan;\r\ng. Dana Sosial.\r\n(2) Persentase pembagian sisa hasil usaha di tetapkan dalam Anggaran \r\nDasar dan atau melalui Keputusan Rapat Anggota.\r\nPasal 16\r\n(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KUMKM adalah kegiatan sektor \r\npertanian, perikanan, non pertanian, perdagangan, distribusi dan \r\naneka jasa.\r\n(2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nPasal ini dapat dilakukan melalui jaringan usaha dan atau kemitraan.\r\nBAB IX\r\nKEMITRAAN\r\nPasal 17\r\n(1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh KUMKM, \r\ndilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha \r\nyang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan yang berlaku.\r\n(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, \r\ndilaksanakan dengan pola:\r\na. Inti Plasma;\r\nb. Sub kontrak\r\nc. Perdagangan Umum\r\nd. Waralaba\r\n19\r\ne. Keagenan\r\nPasal 18\r\n(1) Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar dalam melaksanakan \r\nkegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha di sektor \r\nkoperasi, usaha mikro, dan usaha kecil dalam wilayah kabupaten, \r\nwajib bermitra dengan KUMKM setempat.\r\n(2) Koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bermitra dengan \r\npengusaha menengah dan pengusaha besar harus melaporkan hasil \r\nkegiatan usaha kemitraannya kepada Bupati melalui Dinas.\r\nBAB X\r\nKEWAJIBAN KUMKM\r\nPasal 19\r\n(1) Setiap KUMKM wajib memiliki perlengkapan administrasi, didukung \r\noleh kantor dan perlengkapannya.\r\n(2) Koperasi yang sudah berbadan hukum wajib melaksanakan RAT \r\nsetiap tahun sebagai pertanggungjawaban pengurus, yang \r\ndilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun \r\nbuku berdasarkan undang-undang perkoperasian.\r\n(3) Ketentuan ayat (2) tersebut di atas berlaku pula terhadap koperasi \r\ncabang menyelenggarakan RAT pada tingkat cabang sebelum \r\npelaksanaan RAT pada kantor pusatnya.\r\n(4) Untuk meningkatkan akuntabilitas Koperasi, Usaha Mikro, Usaha \r\nKecil dan Usaha Menengah dapat di audit oleh Akuntan Publik atau \r\nKoperasi Jasa Audit.\r\n(5) Koperasi yang memperoleh omzet paling banyak\r\nRp.1.000.000.000,- (1 milyar) dapat diaudit oleh Akuntan Publik \r\n20\r\natau Koperasi Jasa Audit atau pejabat atau Tim yang melakukan \r\ninternal audit, dalam pemeriksaan laporan keuangan.\r\n(6) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan Rp. \r\n1.000.000.000,-(satu milyar) ke atas dapat dilakukan audit oleh \r\nKoperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik atas dasar permintaan Rapat \r\nAnggota.\r\n(7) Koperasi wajib memelihara dan mematuhi petunjuk administrasi \r\norganisasi, tatalaksana, administrasi perkantoran, administrasi usaha, \r\nadministrasi keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman \r\nyang telah ditetapkan.\r\n(8) Koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dan \r\ntelah melaksanakan RAT wajib untuk diklasifikasi yang berlaku untuk \r\nsatu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.\r\n(9) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib \r\nmemberikan laporan keuangan setiap 3 bulan utamanya yang \r\nmemperoleh fasilitas dari pemerintah, BUMN, Lembaga Keuangan,\r\nBank dan bukan Bank kepada Bupati melalui Dinas.\r\n(10) Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang akan \r\nmengajukan pinjaman modal kerja maupun investasi harus \r\nmemperoleh rekomendasi kelayakan dari Bupati melalui Dinas.\r\nBAB XI\r\nPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN\r\nPasal 20\r\n(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan KUMKM \r\ndilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Instansi teknis \r\nterkait.\r\n21\r\n(2) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati sebagai \r\nbahan monitoring dan evaluasi.\r\n(3) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini \r\ndiatur dalam Peraturan Bupati.\r\nBAB XII\r\nKELEMBAGAAN KOPERASI\r\nBagian Pertama\r\nPembentukan\r\nPasal 21\r\n(1) Koperasi dibentuk dalam rapat pembentukan koperasi dengan cara;\r\na. Koperasi primer dihadiri dan menyetujui pembentukannya \r\nsekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota.\r\nb. Koperasi sekunder yang dihadiri dan menyetujui pembentukannya\r\nsekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang berbadan hukum.\r\n(2) Dalam hal yang diperlukan dalam pembentukan koperasi, atas \r\npermohonan para pendiri koperasi dapat dihadiri oleh pejabat Dinas.\r\n(3) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal\r\nini harus dipersiapkan anggaran dasar koperasi untuk dibahas dan \r\nselanjutnya diperhadapkan kepada Pejabat Pembuat Akta Koperasi \r\n(PPAK) untuk ditandatangani pertama kali oleh kuasa pendiri dan juga \r\nsebagai pengurus.\r\nPasal 22\r\n22\r\n(1) Pembukaan kantor cabang koperasi atau yang melaksanakan usaha \r\nsimpan pinjam pada lintas Kabupaten/Kota didaftar pada Kantor \r\nDinas Propinsi setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui \r\nDinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\r\n(2) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak \r\ndiperkenankan menghimpun dana dari masyarakat kecuali simpanan \r\npokok, simpanan wajib, tabungan, dan simpanan berjangka dari \r\nanggota, koperasi lain dan anggota koperasi lain.\r\n(3) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dalam \r\nmenyalurkan pinjaman hanya diperkenankan kepada anggota, \r\nkoperasi lain dan anggota koperasi lain.\r\n(4) Kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang melakukan kegiatan \r\nusaha simpan pinjam yang dibina oleh Instansi maupun Lembaga \r\nSwadaya Masyarakat diharuskan mendaftar atau mencatatkan \r\nkelompoknya kepada Bupati melalui Dinas.\r\n(5) Kelompok usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam \r\nayat (4) di atas bila telah memenuhi persyaratan mendirikan koperasi, \r\ndifasilitasi agar mengkoordinir kelompoknya membentuk koperasi atau \r\nbergabung dalam koperasi yang sudah ada.\r\nPasal 23\r\nAnggaran dasar yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21\r\nayat (3) dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi, yang memuat \r\nsekurang-kurangnya :\r\na. Daftar nama para pendiri\r\nb. Nama dan domisili\r\nc. Landasan, asas dan prinsip\r\nd. Maksud, tujuan dan bidang usaha\r\n23\r\ne. Keanggotaan\r\nf. Rapat anggota\r\ng. Pengurus\r\nh. Pengawas\r\ni. Penasehat\r\nj. Pengelola usaha\r\nk. Pembukuan\r\nl. Permodalan\r\nm. Jangka waktu berdirinya\r\nn. Pembagian sisa hasil usaha\r\no. Sanksi\r\np. Pemekaran, penggabungan dan peleburan\r\nq. Pembubaran dan penyelesaian \r\nr. Perubahan anggaran dasar\r\ns. Perubahan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.\r\nPasal 24\r\n(1) Koperasi tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara \r\nsah oleh koperasi atau mirip dengan nama koperasi lain atau \r\nbertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.\r\n(2) Nama koperasi harus didahului dengan kata “ Koperasi”.\r\n(3) Ketentuan dengan pemakaian nama koperasi akan diatur lebih lanjut\r\ndengan Peraturan Bupati.\r\nBagian Kedua\r\nPengurus Koperasi\r\nPasal 25\r\n24\r\n(1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota sedikit-dikitnya 3 \r\n(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dalam rapat \r\nanggota.\r\n(2) Pengurus koperasi dipilih untuk masa jabatan sedikit-dikitnya 3 (tiga) \r\ntahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.\r\n(3) Pengurus dilarang merangkap jabatan legislatif, jabatan struktural \r\nmaupun kepala Desa kecuali bagi koperasi yang dibentuk oleh \r\nlingkungan khusus mereka sendiri atau koperasi yang tidak mendapat \r\nfasilitas dana dari APBN/APBD.\r\n(4) Pengurus dipilih dari mereka yang cakap dan professional, serta tidak \r\nmempunyai hubungan keluarga dekat dengan pengurus lainnya dan \r\npengawas.\r\n(5) Banyaknya jumlah pengurus dan lamanya masa kerja dituangkan \r\ndalam Anggaran Dasar Koperasi.\r\n(6) Hak, kewajiban dan kedudukan keuangan pengurus diatur dalam \r\nAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.\r\n(7) Tata cara dan persyaratan pemilihan pengurus diatur dengan tata \r\ntertib berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga \r\nKoperasi.\r\n \r\nPasal 26\r\n(1) Pengurus bertugas :\r\na. Mengelola koperasi dan usahanya;\r\nb. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana \r\nanggaran pendapatan dan belanja koperasi;\r\nc. Menyelenggarakan rapat anggota;\r\nd. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban \r\npelaksanaan tugas;\r\ne. Memelihara buku daftar anggota, daftar Pengurus dan pengawas.\r\n25\r\n(2) Pengurus berwewenang :\r\na. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;\r\nb. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta \r\npemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran \r\ndasar;\r\nc. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan \r\nkoperasi sesuai dengan pertanggungjawaban dan Keputusan Rapat \r\nAnggota.\r\nBagian Ketiga\r\nPengesahan Badan Hukum Koperasi\r\nPasal 27\r\n(1) Para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan \r\nBadan Hukum Koperasi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus \r\ndilengkapi dengan akta pendirian koperasi, berita acara rapat \r\npembentukan, rencana awal kegiatan usaha, bukti setoran modal dan \r\ncopy identitas pendiri.\r\n(3) Khusus bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai \r\nunit usaha simpan pinjam harus menyetor sejumlah uang ke rekening \r\nkoperasinya atau pengiriman sejumlah uang tertentu sebagai modal \r\nusaha simpan pinjam yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan \r\nperaturan perundangan yang berlaku.\r\nPasal 28\r\n(1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian \r\ndisahkan oleh Bupati.\r\n26\r\n(2) Akta pendirian yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nPasal ini, harus didaftarkan pada Dinas dengan menggunakan \r\nnomor urut.\r\n(3) Dalam hal koperasi belum mendapat pengesahan, para pendiri tidak \r\ndiperkenankan melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga.\r\nPasal 29\r\n(1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28\r\nayat (1), ditetapkan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari \r\nsejak tanggal diterimanya secara lengkap permintaan pengesahan \r\ntersebut.\r\n(2) Dalam hal permintaan pengesahan ditolak, maka Kepala Dinas \r\nharus memberitahukan alasan penolakan tersebut secara tertulis \r\nselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal \r\nditerimanya permintaan pengesahan tersebut secara lengkap.\r\n(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, para pendiri \r\ndapat mengajukan permintaan ulang kepada Bupati melalui Dinas \r\nselambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal \r\nditerimanya penolakan.\r\n(4) Bupati harus memberikan keputusan terhadap pengajuan permintaan \r\nulang selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak \r\nditerimanya permintaan ulang pengesahan.\r\nBagian Keempat\r\nPerubahan Anggaran Dasar\r\nPasal 30\r\n27\r\n(1) Perubahan Anggaran Dasar koperasi menyangkut perubahan \r\nbidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi harus \r\ndilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.\r\n(2) Perubahan Anggaran Dasar diluar ketentuan pada ayat (1) Pasal\r\nini, dapat dilakukan oleh pengurus dan selanjutnya dilaporkan kepada\r\nrapat anggota yang akan datang.\r\n(3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nPasal ini, wajib dimintakan pengesahan kepada Bupati melalui Dinas.\r\n(4) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut nama koperasi, \r\ntujuan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, \r\nharus didaftarkan dan diumumkan.\r\n(5) Dalam hal perubahan selain dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal\r\nini,maka pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat \r\ndilakukan dengan tidak harus mengubah atau mengganti isi Anggaran \r\nDasar secara keseluruhannya, tetapi cukup menyebutkan Pasal yang \r\nperlu diubah dan dilaporkan perubahan tersebut kepada Bupati \r\nmelalui Dinas.\r\nBagian Kelima\r\nPenggabungan, Pemekaran dan Peleburan\r\nPasal 31\r\n(1) Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi \r\nlainnya menjadi satu koperasi atau meleburkan diri dengan koperasi \r\nlain dan membentuk koperasi baru.\r\n(2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam \r\nrapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasi.\r\n28\r\n(3) Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran \r\nkoperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan \r\nsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang \r\nberlaku.\r\nPasal 32\r\n(1) Pemekaran adalah pemisahan satu koperasi menjadi dua koperasi\r\ndengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam \r\nRapat Anggota Khusus dan sekaligus pembubaran koperasi.\r\n(2) Tata cara pemekaran dan pembubaran sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan \r\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\r\nPasal 33\r\n(1) Peleburan Koperasi adalah penyatuan dari dua koperasi atau lebih \r\nmenjadi satu koperasi baru dengan ketentuan mendapat persetujuan \r\ndalam Rapat Anggota Khusus dan sekaligus pembubaran koperasi.\r\n(2) Tata cara peleburan dan pembubaran sebagaimana dimaksud\r\npada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan \r\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\r\nBagian Keenam\r\nPembubaran dan Penyelesaian\r\nPasal 34\r\n(1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui Keputusan Rapat \r\nAnggota atau Keputusan Bupati.\r\n(2) Pembubaran koperasi melalui Keputusan Rapat Anggota, diatur lebih \r\nlanjut dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.\r\n29\r\n(3) Pembubaran koperasi melalui Keputusan Bupati dapat dilakukan \r\napabila :\r\na. Koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan;\r\nb. Koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan \r\nketertiban umum dan kesusilaan;\r\nc. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;\r\nd. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit \r\ndan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan 2 (dua) tahun \r\nberturut-turut.\r\nPasal 35\r\n(1) Penyelesaian terhadap pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 34 ayat (1 s/d 3), dilakukan oleh Tim Penyelesaian yang \r\nanggotanya ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.\r\n(2) Selama proses penyelesaian berlangsung, koperasi yang dibubarkan \r\nmasih tetap ada dengan nama “Koperasi dalam Penyelesaian”.\r\n(3) Tata cara dan Tim penyelesaian akan diatur lebih lanjut dengan \r\nKeputusan Bupati.\r\nPasal 36\r\n(1) Koperasi yang dinyatakan bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n34 ayat (1 s/d 3) dan masih memiliki kekayaan (Asset) dapat \r\ndiserahkan untuk dimanfaatkan kepada koperasi sejenis dan atau \r\nkoperasi lainnya.\r\n(2) Tata cara penyerahan dan pemanfaatan asset koperasi yang bubar \r\nakan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.\r\n30\r\nBAB XIII\r\nBENTUK BADAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH\r\nPasal 37\r\n(1) Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didirikan dalam bentuk \r\nusaha perorangan atau badan usaha.\r\n(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi \r\nbadan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan \r\nberbadan hukum.\r\n(3) Pembentukan dan tata cara pendirian badan hukum usaha mikro, \r\nusaha kecil dan menengah dilakukan berdasarkan peraturan \r\nperundang-undangan yang berlaku.\r\n(4) Dalam hal usaha kecil dan menengah berbentuk badan usaha yang \r\nbukan badan hukum, maka pembentukan dan tata cara pendiriannya \r\ndilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang \r\nberlaku.\r\n(5) Ketentuan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (4) Pasal ini, tidak berlaku bagi usaha kecil informal dan \r\ntradisional.\r\nBAB XIV\r\nDOKUMEN KOPERASI, USAHA MIKRO,\r\nKECIL DAN MENENGAH\r\nPasal 38\r\n(1) Setiap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk \r\nbadan usaha wajib memiliki dokumen usaha.\r\n31\r\n(2) Dokumen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, \r\nmeliputi dokumen keuangan dan dokumen lainnya.\r\n(3) Khusus dokumen kegiatan simpan pinjam bagi KSP dan USP Koperasi, \r\npengesahan Akte Pendirian dan Badan Hukum Koperasi berlaku\r\nsebagai izin usaha, setelah memenuhi semua kewajiban atau \r\npersyaratan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang \r\nberlaku.\r\nPasal 39\r\n(1) Dokumen koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dapat \r\ndialihkan ke dalam media informatika atau media lainnya sejak \r\ndokumen itu dibuat atau diterima.\r\n(2) Setiap pengalihan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nPasal ini, \r\nwajib dilegalisasi.\r\n(3) Dokumen yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\ndan (2) Pasal ini, dapat dimusnahkan kecuali ditentukan lain oleh \r\npengurus koperasi atau pimpinan usaha mikro, kecil dan menengah.\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN\r\nPasal 40\r\n(1) Selain Pejabat penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu \r\ndikalangan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai \r\nPenyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana \r\ndimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-Undang \r\nHukum Acara Pidana yang berlaku.\r\n32\r\n(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal \r\nini, adalah :\r\na. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan \r\natau laporan berkenaan dengan tindak pidana;\r\nb. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai \r\norang pribadi atau badan tenatang kebenaran perbuatan yang \r\ndilakukan sehubungan dengan tindak pidana;\r\nc. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan \r\nsehubungan dengan tindak pidana;\r\nd. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen\u0002dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;\r\ne. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan \r\nbukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta \r\nmelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;\r\nf. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas \r\npenyidikan tindak pidana;\r\ng. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan \r\natau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan \r\nmemeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa \r\nsebagaimana dimaksud pada huruf e;\r\nh. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa \r\nsebagai tersangka atau saksi;\r\ni. Menghentikan penyidikan;\r\nj. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran \r\npenyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan\r\n(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, \r\nmemberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil \r\npenyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang \r\n33\r\ndiatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum \r\nAcara Pidana. \r\nBAB XVI\r\nKETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF\r\nPasal 41\r\n(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha \r\nsimpan pinjam tanpa izin usaha dari Pemerintah atau Pemerintah \r\nDaerah sebagai mana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) diancam \r\ndengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan serta denda \r\npaling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);\r\n(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan sanksi \r\nadministratif kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha \r\nMenengah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana \r\nditentukan dalam Peraturan Daerah ini atau dapat mencabut Badan \r\nHukum Koperasi yang bersangkutan dan Izin Operasional Usaha \r\nMikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;\r\n(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain \r\nadalah:\r\na. Teguran lisan\r\nb. Teguran Tertulis;\r\nc. Ganti Rugi / Denda;\r\nd. Penurunan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit \r\nsimpan pinjam;\r\ne. Penurunan klasifikasi koperasi;\r\nf. Pencabutan izin operasional;\r\n34\r\ng. Pemberhentian sementara atau mencabut izin kegiatan usaha \r\nkantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi \r\nsimpan pinjam atau unit simpan pinjam.\r\n(4) Pelaksanaan sanksi administratif lebih lanjut ditetapkan dalam \r\nPeraturan Bupati.\r\nBAB XVII\r\nPEMANTAUAN DAN EVALUASI\r\nPasal 42\r\n(1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik oleh \r\nDinas dan dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.\r\n(2) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan, keuangan dan usaha \r\nKUMKM kepada Bupati.\r\nBAB XVIII\r\nKETENTUAN PENUTUP\r\nPasal 43\r\n(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang \r\nmengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.\r\n(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan \r\nDaerah ini koperasi yang belum dan sudah berbadan hukum dan \r\nUsaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib menyesuaikan \r\nberdasarkan Peraturan Daerah ini.\r\n35\r\nPasal 44\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan \r\nPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah \r\nKabupaten Selayar.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2007. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (KUMKM) di Kabupaten Selayar. Latar belakangnya adalah untuk mendorong peran KUMKM dalam memperkuat struktur ekonomi lokal dan mewujudkan struktur ekonomi yang kuat melalui prakarsa masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembinaan dan pengembangan KUMKM yang meliputi peningkatan fungsi organisasi, pemberian advokasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, dan klasifikasi KUMKM.
Prinsip-prinsip pembinaan KUMKM yang didasarkan pada kemandirian, transparansi, demokrasi, profesionalisme, efisiensi, kompetitif, dan koordinatif. Pengembangan KUMKM didasarkan pada kelembagaan, finansial, dan teknis operasional.
Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, kesempatan berusaha, kemudahan permodalan, pendidikan, pelatihan, dan alih teknologi.
Kriteria KUMKM yang meliputi aspek badan hukum, modal, domisili, dan afiliasi.
Kegiatan KUMKM yang diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat.
Kemitraan antara KUMKM dengan usaha menengah dan besar.
Kewajiban KUMKM seperti memiliki administrasi yang lengkap, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan memberikan laporan keuangan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan KUMKM oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur tentang kelembagaan koperasi, termasuk pembentukan, pengurus, pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pemekaran, peleburan, pembubaran, dan penyelesaian.

","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini koperasi yang belum dan sudah berbadan hukum dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Pemerintah Daerah dapat menetapkan sanksi administratif kepada KUMKM yang tidak memenuhi kewajiban, seperti teguran lisan/tertulis, denda, penurunan tingkat kesehatan/klasifikasi koperasi, pencabutan izin operasional, atau pemberhentian sementara kegiatan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR REGENCY
NUMBER 02 OF 2007
ON
DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF
COOPERATIVES, MICRO ENTERPRISES, SMALL ENTERPRISES AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELAYAR,

Considering:

that in order to implement Regional Autonomy, to improve the development and empowerment of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, so as to encourage the role of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises to become resilient, capable and independent, especially in strengthening the local economic structure;
that Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises can be empowered by providing conducive business opportunities in order to optimally realize their role in the economic development of the Selayar Regency area;
that in order to encourage community initiatives in conducting business, both on a Micro, Small and Medium scale, which is an integral part of the people's

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d056386b-308f-4190-9629-9614d75e0708","actionData","errors"]