[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d04da5f9-de24-4701-a448-c8b828276c40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-10-05","effective_date","2017-10-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka\r\npengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan dalam \r\nPeraturan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang \r\nPengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai\r\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan\r\nsehingga perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik\r\nDaerah. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun\r\n2016.\r\n \n Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Pengelolaan BMD pada SOPD yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; BMD Berupa Rumah Negara; Ganti Rugi dan Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2017. \n Mencabut Peraturan \r\nDaerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2007 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Daerah \n 190 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah di Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab berbagai pejabat pengelola barang milik daerah, termasuk Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, Kepala SOPD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, dan Kepala SOPD sebagai Pengguna Barang. Diatur pula mengenai Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu.

Peraturan ini juga mengatur perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur), pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal), pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban menyampaikan laporan hasil pengadaan, mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran, melakukan pencatatan dan inventarisasi, menggunakan barang untuk kepentingan tugas dan fungsi SOPD, mengamankan dan memelihara barang, serta menyerahkan barang yang tidak digunakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:\na. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;\nb. perbaikan belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau\nc. penggantian belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.\n\nDalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.\n\nDalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_94":109,"_96":110,"_36":111},"Perda Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334841/perda-kota-banjarbaru-no-8-tahun-2025","923e0a10-8833-4149-b23b-249d14ecb210","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 10 YEAR 2017
ABOUT
GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF BANJARBARU,

Considering:

that to implement the provisions in Article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of State/Regional Assets and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Assets, the management of regional assets needs to be stipulated in a Regional Regulation;
that Regional Regulation Number 14 of 2007 concerning the Management of Regional Assets is no longer in accordance with the provisions of laws and regulations so that adjustments need to be made;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Management of Regional Assets;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d04da5f9-de24-4701-a448-c8b828276c40","actionData","errors"]