[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d04d4973-3c2b-49a6-9c65-a973446fd176","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2023","number","06","year","2023","published_date","2023-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barru","place_of_enactment","Barru","theme","PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.115.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:	\n \n a bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan\r\nhidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;\r\nb. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bak dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air, dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya dava dukung den daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsingan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya schingga perlu dilakukan perlindungan dan\r\npengelolaan lingkungan hidub secara komprchensil\r\nTaar\r\nasas dan terpadu;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang\r\nUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan berdasrkan Ketentuan Lampiran Huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah sebageimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta. Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa uusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan wajb dacrah untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak Setiap Orang untuk mendapalkan lingkungan hidup yang bak dan schat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem di daerah maka perlu untuk diatur;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. dalam huruf a, huruf b, dan huruf & perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubali beberapa kali, terakliir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202)\r\nNomor 32, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : ASAS DAN TUJUAN\r\nBAB III : RUANG LINGKUP\r\nBAB IV : PERENCANAAN\r\nBAB V : PEMANFAATAN\r\nBAB VI : PENGENDALIAN\r\nBAB VII : PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3\r\nBAB VIII : PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN TEKNIS, DAN SURAT\r\nKELAYAKAN OPERASIONAL\r\nBAB IX : PENGADUAN DAN PEMANTAUAN \r\nBAB X : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB XI : SISTEM INFORMASI \r\nBAB XII : PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB XIII : PEMBIAYAAN \r\nBAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XV : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023. \n Peraturan pelaksanaan dan Peraturan Daceah ini harus ditapkan paling\r\nlama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 38 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 29);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barru. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi permasalahan lingkungan seperti pencemaran, kerusakan sumber air, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Tujuannya adalah melindungi wilayah dari pencemaran, menjamin keselamatan manusia, menjaga kelangsungan ekosistem, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan RPPLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, dengan sarana seperti KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), baku mutu lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan limbah B3 dan non-B3, persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, surat kelayakan operasional, pengaduan dan pemantauan, pembinaan dan pengawasan, sistem informasi lingkungan hidup, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Perizinan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.\n\nSanksi administratif berupa:\n\n1. teguran tertulis;\n2. paksaan pemerintah;\n3. denda administratif;\n4. pembekuan perizinan berusaha; dan\n5. pencabutan Perizinan Berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARRU
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER & YEAR 2023
CONCERNING

ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BARRU,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the sustainability of environmental functions in the implementation of sustainable and environmentally sound development, it is necessary to implement environmental protection and management to preserve and develop the harmonious, balanced and sustainable environmental capabilities;
that in order to overcome various environmental problems which include pollution and/or Environmental Damage both on a large, medium and small scale, damage to water resources, and green open spaces which result in a decrease in the carrying capacity and carrying capacity of the environment and can threaten the survival of humans and other living things, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d04d4973-3c2b-49a6-9c65-a973446fd176","actionData","errors"]